×

Iklan


Jokowi Pegang Data Intelijen Partai Politik

20 September 2023 | 12:55:28 WIB Last Updated 2023-09-20T12:55:28+00:00
    Share
iklan
Jokowi Pegang Data Intelijen Partai Politik
Presiden Jokowi mengaku pegang data intelijen Partai Politik

Jakarta, Khazminang.id – Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku telah memegang data intelijen tentang "mau kemana" arah berbagai parpol dikhawatirkan seorang pengamat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan mengontrol parpol hingga mendukung bacapres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Dikutip dari laman BBC, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menilai pernyataan Jokowi mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politik. Sementara itu, beberapa parpol oposisi hingga koalisi memberikan beragam tanggapan atas pernyataan Jokowi.

Ada yang menyebut wajar, lucu, hingga berharap agar data intelijen digunakan untuk kepentingan nasional, bukan sebagai alat adu domba hingga cawe-cawe atau ikut campur Pemilu 2024. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun menegaskan data intelijen parpol tidak ada kaitan dengan cawe-cawe Jokowi.

    Sebelumnya, saat membuka rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Bogor, Sabtu (16/09), Jokowi mengatakan mengetahui dinamika internal parpol menjelang pemilu 2024. “Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga mengerti,” kata Jokowi.

    "Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung, langsung ke saya," tambah Jokowi.

    Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi sebagai kepala negara memiliki hak untuk mendapatkan data intelijen terkait isu keamanan, pertahanan, dan lainnya, yang dikumpulkan oleh lembaga negara, seperti BIN, kepolisian, kejaksaan hingga TNI.

    Namun yang menjadi persoalan, kata Cecep, adalah cara Jokowi yang menyampaikan hal itu secara terbuka ke publik, apalagi di acara relawan Seknas Jokowi yang tidak ada kaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai presiden.

    Untuk itu, Cecep melihat ada dua makna di balik pernyataan Jokowi tersebut.

    Pertama adalah adanya pesan politik yang ingin disampaikan kepada “sasaran yang hendak dituju bahwa dirinya [Jokowi] mengetahui pergerakan mereka [partai],” kata Cecep.

    “Ini semacam peringatan. Ketika mereka, sembilan partai parlemen, melakukan manuver itu sudah diketahui Jokowi. Jadi hati-hati terhadap manuver yang akan dilakukan kedepannya,” kata Cecep.

    Makna kedua, ujar Cecep, pernyataan Jokowi itu mengungkapkan adanya potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan atas data-data intelijen untuk kepentingan politik.

    “Tantangannya jangan sampai ada abuse of power, menggunakan kewenanganya dalam koridor intelijen untuk mendukung dirinya [Jokowi]. Baik itu mengontrol sembilan partai parlemen, ataupun mendukung kelompoknya, entah itu Ganjar ataupun Prabowo,” kata Cecep, seraya menambahkan apalagi sebelumnya Jokowi telah mengungkap bahwa dirinya akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden mendatang.

    Di balik pesan yang tersirat itu, Cecep menyayangkan upaya-upaya menjadikan parpol - yang merupakan pilar dan aktor penting dalam negara demokrasi - sebagai subjek dari aktivitas intelijen.

    Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan juga melihat bahwa pernyataan Jokowi itu mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politik Jokowi.

    “Lembaga intelijen di bentuk untuk dan demi kepentingan keamanan nasional dalam meraih tujuan politik negara dan bukan untuk tujuan politik presiden,” kata salah satu anggota dalam koalisi, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, dalam keterangan pers.

    Koalisi pun menegaskan, dalam negara demokrasi, partai bukanlah ancaman keamanan nasional atau musuh negara sehingga sulit untuk memahami alasan di balik pengerahan intelijen untuk mencari data dan arah perkembangan parpol.

    “Kami menilai ini merupakan bentuk skandal politik dan menjadi masalah serius dalam demokrasi sehingga wajib untuk diusut tuntas. Oleh karena itu sudah sepatutnya DPR memanggil presiden beserta lembaga intelijen terkait untuk menjelaskan masalah ini kepada publik secara terang benderang,” kata Isnur.

    Sementara itu, pengamat intelijen dari Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro menilai, melalui pernyataan itu, Presiden Jokowi ingin menyampaikan bahwa, “partai-partai bermain untuk kontestasi Pemilu 2024 boleh lah, tapi jangan sampai mengganggu pertahanan, keamanan dan ketertiban nasional,” kata Ngasiman.

    “Berkaca dari Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 di mana fragmentasi masyarakat cukup kuat, maka antisipasi harus dilakukan sejak dini. Supaya skenario-skenario yang mengarah pada perpecahan bangsa dalam kompetisi Pemilu 2024 bisa diantisipasi dan dicegah sejak dini,” tambahnya.

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menegaskan bahwa presiden memiliki tugas untuk memantau isu-isu yang sensitif di masyarakat, termasuk data tentang parpol.

    Mahfud pun mengeklaim jika data intelijen yang dimiliki Jokowi tidak ada kaitan dengan cawe-cawe.

    “Alaah, siapa saja harus punya [data intelijen soal partai] kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi. Enggak urusan-urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya,” kata Mahfud.

    Lalu, bagaimana respon dari partai politik?

    Partai politik merespon pernyataan Jokowi dengan pandangan yang beragam, baik itu berasal dari partai pendukung pemerintahaan hingga oposisi.

    Kelompok oposisi pemerintah, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap pernyataan Jokowi itu sebagai sesuatu yang lucu.

    “Lucu, presiden bilang tahu data semua partai, ya pasti, karena beliau kepala negara. Tapi, maksudnya apa gitu loh? Apalagi disampaikan dalam forum relawan, kayak partai itu di bawah relawan,” kata politisi PKS Mardani Ali Sera.

    “Justru dengan tahu kondisi parpol, bukan cawe-cawe, tapi apa nih yang bisa dibantu agar partai sehat, agar partai kian demokratis, aspiratif… bukan malah cawe-cawe,” lanjutnya.

    Kemudian, Partai Demokrat mengaku berbaik sangka dan tak merasa terganggu dengan pernyataan Jokowi itu.

    Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani melihat bahwa informasi intelijen yang dimiliki Jokowi adalah hasil analisis, bukan intersepsi atas keputusan atau dokumen partai yang bersifat konfidensial.

    “Jika informasi itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak semestinya, tentu itu sangat berbahaya. Tak hanya mencederai demokrasi yang mengarah pada pemerintahan otoriter atau totaliter, itu juga bentuk abuse of power,” kata Kamhar.

    Dari koalisi pemerintah, Partai NasDem yang kini mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mengaku wajar jika Jokowi mengetahui informasi parpol karena lembaga intelijen adalah mata dan telingan presiden dalam memperoleh informasi yang akurat untuk membuat kebijakan. (bbc)