×

Iklan


Jelang Pilwana Padang Pariaman, Diduga Ada Permainan dalam Penetapan Calon

01 September 2021 | 21:46:25 WIB Last Updated 2021-09-01T21:46:25+00:00
    Share
iklan
Jelang Pilwana Padang Pariaman, Diduga Ada Permainan dalam Penetapan Calon

Padangpariaman, Khazanah- Jelang Pemilihan Walinagari (Pilwana) Serentak Kabupaten Padangpariaman pada 31 Oktober mendatang, berbagai kejanggalan mulai terlihat dalam waktu proses penjaringan hingga seleksi adiministrasi terhadap bakal calon (balon) yang telah berjalan di 29 nagari yang akan melaksanakan Pilwana. 

Salah sorang bakal calon wali Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Afnil Syayuti mengakui ada kejanggalan dalam penetapan calon walinagari. “Ada kejanggalan dan tidak sesuai dengan mekanisme dalam sistem penetapan calon,” tegasnya. 

Katanya, dari data yang diterima sistem penetapan calon wali nagari ini berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Padangpariaman Nomor 19 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari. Di mana, bagi daerah yang memiliki calon walinagari lebih dari lima orang, diberlakukan seleksi tambahan berupa, seleksi administratif, uji kompetensi dan wawancara.  

    “Tetapi, saya merasa perbup ini menghilangkan hak saya senagai warga negara, di mana dalam Perbup tersebut, juga diatur tentang batasan usia calon walinagari dan administrasi tambahan berupa pengalaman di bidang pemerintahan, dan pendidikan. Sehingga, aturan tersebut menjegal sejumlah calon yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat maupun ninik mamak di nagari setempat, yang selama ini memang tidak bekerja di lembaga pemerintahan,” terangnya.

    Sehingga, ada kesan diskriminatif terhadap calon walinagari dari daerah setempat, bertentangan Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam pasal 28 I ayat (2) bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

    “Dalam penilaian adminisrasi poin saya 0, sedangkan saya sudah ikut tes wawancara dan tertulis dengan nilai bagus. Logikanya kalau adminisrasi 0 kenapa saya bisa ikut tes,” jelasnya.

    Ini, jelasnya, juga bertentangan dengan hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar, salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.  Selain Afnil, bakal calon walinagi Lubuk Pandan Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung juga mengalami nasib yang sama.

    “Selain UUD, penetapan calon walinagari di Padang Pariaman ini juga bertentangan dengan UU Desa nomor 6 tahun 2014 Pasal 33. Serta Permendagri Nomor 65 tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Permendagri)  nomor 112 tahun 2014,” ujar Nusyirwan salah satu balon wali nagari yang gagal dalam sistem penjariangan ini.

    Nusyirwan yang dalam pencalonan ini berusia 56 tahun dan pendidikan terakhir hanya SLTA, merasa haknya sebagai warga negara Indonesia dirampas. “Melihat sistim ini hak saya benar-benar dirampas,” terangnya. 

    Kepada Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Herman menyatakan, sistem yang dilakukan tim dalam melakukan penjaringan bakal calon wali nagari di Padang Pariaman telah sesuai dengan mekanisme dan aturan. Di mana bagi nagari yang bakal calonnya lebih dari lima orang dilakukan seleksi tambahan yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari dan Pertaturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri)  nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades. 

    “Selain Perbup dalam melakukan penjaringan tergadap bakal calon lebih dari 5 orang, kami juga menggaju kepada  Permendagri. Jadi apa yang kami lakukan telah sesuai dengan mekanisme dan aturan,” terang Herman.  faisal budiman