×

Iklan

KOMISIONER KI SUMBAR:
Jangan Anggap Enteng Putusan Sengketa Informasi Publik, Ini Risikonya

27 Juni 2022 | 14:40:31 WIB Last Updated 2022-06-27T14:40:31+00:00
    Share
iklan
Jangan Anggap Enteng Putusan Sengketa Informasi Publik, Ini Risikonya

Padang, Khazminang.id-- Satu kasus dugaan pidana informasi publik naik ke tahap penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar.

Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi telah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi ahli terkait kasus dugaan lidana informasi publik itu.

"Ya, berdasarkan putusan Majelis Komisioer KI Sumbar terkait erphacht verponding, kini sudah tahap penyidikan di Ditreskrimsus Polda Sumbar," ujar Komisioner KI Sumbar dua periode itu, Minggu (26/6).

    Berdasarkan hasil diskusi Adrian dengan penyidik terkait kasus dugaan pidana informasi publik itu, ketika sudah masuk ke ranah pidana, bisa ngeri-ngeri sedap.

    Betapa tidak, menurut Adrian, ketentuan pidana di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya terakhir memaksa badan publik untuk terbuka terhadap informasi publik.

    Menyikapi ini, tentu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak bisa lengah, atau seperti yang pernah diucapkan tokoh keterbukaan informasi publik, HM Nurnas, PPID jangan ibarat 'lampu togok'.

    "PPID harus berbenah, jangan sepelekan putusan KI tentang berikan ke pemohon informasi. Jika terjadi, maka yang menjadi sasaran penyelidikan atau penyidik adalah atasan PPID itu," ujar Adrian.

    Dirinya mencontohkan, jika di Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kota (Pemko), maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab), berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, Sekda adalah atasan PPID Utama.

    Lebih beratnya lagi, kata Adrian, pidana informasi publik ini deliknya adalah delik aduan. Sifat delik aduan ini, kata dia, penerapannya adalah pejabat atau Sekda defenitif saat ini.

    "Nah, sifat delik aduan ini penerapannya adalah pejabat atau Sekda defenitif saat ini, meski dokumen yang diputus diberikan itu terjadi belasan tahun bahkan puluhan tahun. Beda dengan delik umum," ujar Adrian.

    Untuk itu, Adrian berharap agar jangan sampai ada Sekda atau atasan di badan publik yang berurusan pidana informasi.

    "Maka dari itu, PPID-nya harus berbenah, jangan anggap enteng soal pengelolaan informasi publik," pungkas Adrian. (han)