×

Iklan


Istana Lepas Tangan Soal TWK KPK

02 Jun 2021 | 19:21:03 WIB Last Updated 2021-06-02T19:21:03+00:00
    Share
iklan
Istana Lepas Tangan Soal TWK KPK
?INFOGRAFIS pertanyaan “konyol” seputar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar KPK RI. CNN

Jakarta, Khazminang.id— Polemik seputar tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus bergulir. Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro meminta pemerintah mengevaluasi tes serupa di lembaga pemerintahan lain, agar kegaduhan yang timbul dalam TWK KPK tak terulang kembali.

"Setidaknya dalam evaluasi itu ada shortlist (daftar) tentang pertanyaan-pertanyaan sehingga tidak geger lagi seperti kemarin. Isu mengenai wawasan kebangsaan dari orang yang dicinta berjuta rakyat yang ingin Indonesia bersih, tidak lulus," kata Agung dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).

Agung meyakini pemerintah sudah merumuskan TWK KPK dengan matang. Ia juga percaya pemerintah bertujuan baik saat merencanakan TWK untuk para pegawai KPK. Meski begitu, ia tak memungkiri ada penolakan publik terhadap hasil tes tersebut. Dia meminta pemerintah melakukan tindakan setelah kejadian tersebut.

    "Saya mohon untuk bisa ada jawaban," ucap Agung.

    Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dolly Kurnia mempersilakan Istana menjawab seluruh pertanyaan dari anggota. Namun, tak ada tanggapan soal TWK KPK.

    Menteri Sekretariat Negara Pratikno menjawab beberapa pertanyaan Agung Widyantoro. Namun, tak ada satu pun jawaban terkait TWK KPK. Dia hanya membahas seputar pengalihan anggaran di Setneg.

    "Ketika acara digeser ke online, sebagian anggaran digunakan dukungan terhadap online, sebagian lagi dialokasikan penanganan pencegahan Covid di Kemensetneg," ucap Pratikno.

    Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko membantah anggapan bahwa arahan Presiden Joko Widodo tentang TWK KPK tidak didengar. Moeldoko mengatakan sikap Jokowi sudah jelas soal nasib 75 orang pegawai KPK yang tak lulus TWK. Dia menyampaikan putusan akhir ada di tangan pimpinan KPK.

    Hal itu dikatakannya saat ditanya soal keputusan pimpinan lembaga antirasuah yang tak sesuai arahan Jokowi. "Bukan tidak didengar arahan. Setiap mereka kan punya pertimbangan," kata Moeldoko, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6).

    Moeldoko mengatakan, Istana tak akan lagi ikut campur soal polemik TWK KPK. Menurutnya, persoalan itu saat ini jadi urusan internal KPK.

    Mantan Panglima TNI itu menyebut setiap kementerian/lembaga punya ruang untuk mengurus masalah internal masing-masing. Ia berharap KPK bisa menyelesaikan persoalan TWK tersebut. "Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal," tuturnya.

    Sebelumnya, KPK menyatakan 75 orang pegawai tak lulus TWK. Mereka sempat dinonaktifkan setelah hasil tes keluar.

    Presiden Jokowi sempat angkat suara terkait hal tersebut. Dia menegaskan hasil TWK bukan jadi acuan untuk memecat pegawai KPK. Pertimbangan MK dalam putusan soal UU KPK pun meminta alih status ASN tak merugikan pegawai.

    Meski begitu, KPK memgambil keputusan berbeda. KPK menetapkan 51 orang yang tak lulus TWK tidak bisa lagi melanjutkan kerja di KPK. Adapun 24 orang lainnya diberikan kesempatan untuk dibina dan menjalani tes ulang.

    Dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menduga ada gejala perlawanan terhadap Presiden Jokowi dibalik keputusan KPK memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

    Menurutnya, Jokowi sudah mencoba menarik 'rem tangan' agar masalah ini tidak semakin keruh. Selain itu, Jokowi juga berpegangan pada pendapat MK yang menyatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai. ryn/cnn