×

Iklan


Ini Dia Urang Awak yang Mengusul Nusantara Jadi Nama IKN Baru

08 Februari 2022 | 22:50:43 WIB Last Updated 2022-02-08T22:50:43+00:00
    Share
iklan
Ini Dia Urang Awak yang Mengusul Nusantara Jadi Nama IKN Baru
DARMAWAN ALIF. DOK

PRESIDEN Joko Widodo telah menetapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Keputusan tersebut diumumkan saat rapat bersama Panja RUU IKN pada Senin 17 Januari 2022 lalu. Namun pada tahun 2019, persis saat rencana pemindahan IKN diumumkan Presiden, penamaan Nusantara ternyata sudah lebih dulu bercekokol di benak urang awak.

RYAN SYAIR-- Padang

Tak sekadar bercekokol, tak berapa lama usai Presiden Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara, Darmawan Alif bahkan menuliskan sepucuk surat yang dialamatkannya langsung kepada Presiden Jokowi, Ketua DPR dan Bappenas RI.

    Ya, dialah Darmawan Alif, SH, warga Komplek Jondul I Blok M Parupuk Tabing, Kota Padang, yang sempat ikut mengusulkan nama Nusantara sebagai nama IKN Baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Melalui suratnya, pensiunan ASN Pemprov Sumbar yang di akhir masa tugasnya menjabat sebagai Asisten IV Setdaprov itu, bahkan ikut meluapkan kegembiraan hatinya atas keputusan Presiden tersebut.

    “Sebagai warga negara, saya sangat bergembira atas keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota RI ke Provinsi Kalimantan Timur,” jelas Darmawan saat ditemui di kediamannya, Selasa (8/2).

    Sembari memperlihatkan kopian suratnya, berikut tanda bukti pengiriman melalui PT. POS yang masing-masingnya ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR dan Kepala Bappenas, yang kesemuanya bertanggal pengiriman 29 Agustus 2019 lengkap dengan cap POS, Darmawan mengatakan bahwa keputusan pemindahan ibu kota adalah langkah yang tepat.

    “Jakarta sudah sangat sesak, beban Pulau Jawa semakin bertambah berat. Populasi penduduknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut data BPS, Pulau Jawa dihuni lebih dari 50 persen penduduk Indonesia. Menurut saya, ini adalah keputusan tepat, disamping pemerataan pembangunan dan ekonomi tentunya,” ujar Darmawan.

    Lebih lanjut, pria 80 tahun yang juga pernah menjabat Sekda Kota Padang Panjang (1981-1989) dan Sekda Kota Bukittinggi (1989-1994), sebagaimana yang dituliskan dalam suratnya itu mengusulkan, agar wilayah IKN Baru nantinya dibagi menjadi 34 kawasan, yang setidaknya menggambarkan seluruh wilayah NKRI yang terdiri dari 34 provinsi.

    “Khusus untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan di setiap kawasan IKN nantinya, ada baiknya bentuk bangunan juga disesuaikan dengan arsitektur yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Mulai dari Aceh, Tapanuli, Minangkabau, Jawa, Sulawesi, hingga ke Papua. Ini tentunya akan menjadi simbol keragaman dan kebhinekaan yang ada di Indonesia,” terang Darmawan, yang pada 2015 lalu juga pernah berkirim surat langsung ke Presiden Jokowi.

    Darmawan yang pernah menjadi utusan RI untuk mempelajari sistem pemerintahan sejumlah negara maju di Eropa saat menjabat Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar pada tahun 1996 lalu itu mengatakan, sebagai ibu kota baru nantinya, Kalimantan Timur hendaknya tidak saja berfungsi sebagai pusat pemerintahan semata. Melainkan juga menjadi pusat kebudayaan.

    “Jika begitu, Kalimantan Timur nantinya bahkan akan menjadi ibu kota negara pertama di dunia yang dibangun atas dasar nilai-nilai budaya yang ada di negaranya. Khusus kita di Indonesia, tentunya dibangun atas dasar semangat NKRI dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika,” tandas ayahanda tercinta Yudi Edmund, SH. M.Hum, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan otda Setdaprov Sumbar itu.

    “Adapun nama untuk ibu kota RI yang baru tersebut, saya usulkan bernama NUSANTARA, yang berarti ibu kota bagi seluruh wilayah kepulauan, atau rakyat Indonesia,” tutup Darmawan menegaskan point ke lima dari isi suratnya.

    Bukan bermaksud jumawa, apalagi sumringah atas penetapan nama Nusantara sebagai nama IKB Baru yang memang pernah diusulkannya, namun dengan tegas Darmawan menyebutkan bahwa hal itu semata sebagai wujud kontribusi pemikirannya untuk Tanah Air tercinta. Ini juga sekaligus menepis anggapan, bahwa Minangkabau tidak lagi menjadi ladang tempat lahirnya para pemikir. Wallahu a’lam.

    Telan Biaya Rp466 Triliun

    Diketahui, wacana pemindahan IKN disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di hadapan DPR RI pada 16 Agustus 2019. Di kesempatan itu juga, Jokowi secara resmi langsung meminta izin untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan.

    Pemerintah kata jokowi, memiliki sejumlah alasan terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Di antaranya terkait kondisi Jakarta yang sudah terlalu berat bebannya. Selain itu, Jakarta sudah menjadi pusat pemerintahan sejak masa penjajahan Belanda dengan nama Batavia. Hingga kini, Jakarta menjadi pusat berbagai kegiatan, seperti pemerintahan, ekonomi, bisnis, perdagangan, jasa, dan sebagainya.

    “Alasan pemindahan IKN berikutnya adalah pemerataan ekonomi dan pembangunan. Diharapkan dengan IKN berada di luar Jawa, pembangunan bisa lebih merata,” kata Jokowi kala itu.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN di Gedung DPR RI Senin (17/1/2022) menyebut, alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama IKN Baru yaitu selain mudah diucapkan juga sangat menggambarkan realitas masyarakat Indonesia.

    "Dengan nama Nusantara mengungkapkan realitas ke-Indonesiaan kita. Nusantara merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis sebuah Negara, di mana konstituennya adalah pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Dengan nama Nusantara ini, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya, etnis dan seterusnya," tutur Suharso.

    Terkait biaya, pemerintah mengatakan jika pemindahan ibu kota baru di atas lahan seluas 180 hektare itu, akan menelan biaya hingga Rp466 triliun. Sebanyak 19 persen anggaran berasal dari APBN. Lalu sisanya dari skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan Jakarta, KPBU atau kerja sama pemerintahan dengan badan usaha, serta investasi langsung pihak swasta dan BUMN. **