|
Jakarta,
Khazanah – Indonesia bersama organisasi 8 negara berkembang (Developing 8
Countries atau D-8) bergandengan untuk meningkatkan kapasitan koperasi dan UMKM
(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Ada sejumlah program prioritas yang dikebut
agar usaha tersebut bisa naik kelas.
Sekretaris
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Arif Rahman Hakim menerangkan
kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan
bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dan koperasi negara anggota D-8.
“Ini
sangat baik untuk kita tindaklanjuti. Karena ini akan memberikan banyak manfaat
bagi negara anggota D-8. Masing-masing negara mempunyai keunggulan dan
potensi,” kata di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Turut
hadir delegasi dalam pertemuan tersebut, Director I Administrative, Legal and
Internal Issues D-8 Ahmar Ismail, Director II Economy Implementation and
External Relations D-8 Punjul Nugraha dan Diplomat Ahli Pertama Kementerian
Luar Negari Pragusdiniyanto Soemantri.
Kelompok
D-8 Negara Berkembang mencakup delapan negara berkembang yang memiliki
mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam
pembangunan. Anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir,
Nigeria, Pakistan, dan Turki.
“Kami
memiliki beberapa program prioritas. Untuk usaha mikro kami memperkuat
legalitas usaha, UKM memperkuat rantai pasok, sedangkan koperasi kami dorong
untuk menjadi koperasi modern dan untuk wirausaha, kami menargetkan terciptanya
1 juta wirausaha baru,” ujar Arif.
Maka,
kata Arif, menjadi penting dalam kerja sama yang akan dijajaki oleh organisasi
D-8, untuk bertukar informasi mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang
telah dilakukan oleh negara anggota D-8.
“Menjadi
penting dalam hal ini untuk sharing knowledge, bertukar informasi untuk memajukan
UMKM dan koperasi bagi para negara anggota D-8. Saya meyakini masing-masing
negara punya pengalaman yang sangat baik dalam mengimplementasikan kebijakan,”
ucapnya.
Pada
kesempatan yang sama, Sekjen D-8 Isiaka Abdulqadir Imam mengatakan, organisasi
D-8 juga akan fokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota
D-8 termasuk Indonesia.
“UMKM
memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di seluruh negara D-8.
Bahkan di Indonesia, 99 persen pelaku usaha didominasi pelaku UMKM. Saya
menyambut baik untuk segera menyelenggarakan pertemuan pertama pada tahun
2025,” katanya
Ia
juga menargetkan, pada tahun 2030 perdagangan produk UMKM antar negara D-8 dan
di pasar global dapat menyentuh angka 500 miliar dolar AS.
“Pengembangan
UMKM pada anggota D-8 menjadi sektor yang penting untuk ditingkatkann, dan ini
menjadi penting untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya
