Padang, Khazminang.id – Pengelolaan sumber daya alam
secara baik melalui Perhutanan Sosial mampu memberikan manfaat bagi manusia dan
alam itu sendiri. Hal itu sekaligus meminimalkan praktik pengelolaan yang tidak
baik yang mengakibatkan kerusakan hutan sehingga bisa mengakibatkan banjir,
tanah longsor, kekeringan bahkan jika terjadi dalam waktu lama bisa
mempengaruhi perubahan iklim.
Pemprov Sumbar mendukung proyek Penguatan Perhutanan Sosial atau Strengthening of Social Forestry
(SSF) Project in Indonesia di Sumbar untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
“Dengan
hadirnya SSF diharapkan akan memperkuat kapasitas dan kemampuan masyarakat
sekitar hutan dalam memanfaatkan akses Perhutanan Sosial dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan,” kata
Gubernur Mahyeldi Ansharullah.
Menurutnya, sebanyak 81,97 persen desa atau nagari di Sumbar berada di dalam atau
sekitar hutan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan angka kemiskinan
cukup tinggi. Maka proyek ini pada akhirnya diharapkan mampu membantu upaya pengentasan
kemiskinan di Sumbar.
Program Perhutanan Sosial di Sumbar telah
menjadi salah satu solusi dalam sektor kehutanan, program tersebut
diimplementasikan melalui lima skema yaitu skema Hutan Nagari / Desa (HD),
Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan
(KK) dan Hutan Adat (HA).
Program itu juga sejalan dengan visi misi dan
beberapa program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang terangkum
dalam RPJMD 2021-2026.
Pemberian akses pengelolaan hutan kepada
masyarakat melalui Perhutanan Sosial diharapkan bisa memberikan kontribusi
positif bagi kelangsungan sumber daya hutan dan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat dapat memanfaatkan potensi
yang terdapat dalam hutan seperti hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa
lingkungan tanpa memotong pohon sehingga kerusakan hutan bisa
diminimalkan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar
Yozarwardi mengatakan penguatan yang dilakukan melalui proyek SSF diharapkan
bisa memaksimalkan program Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan.
Ia mengatakan umumnya mata pencaharian
masyarakat adalah bertani dengan luas lahan usaha yang terbatas sehingga
melalui pemberian akses kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial akan
dapat menambah luas lahan usaha, menambah jumlah jenis komoditi dan secara
tidak langsung dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk
kehutanan.
"Kita bertekad akan menjadikan Sumatera Barat
menjadi salah satu provinsi pelopor di dalam implementasi spirit perhutanan
sosial di Indonesia," ujarnya.
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan KLHK, Dr. Ir Bambang Supriyanto, MSc mengatakan pengelolaan
Perhutanan Sosial di Sumbar bisa menjadi percontohan karena komitmen daerah
yang tinggi diantaranya dengan membuat Pergub. Aturan itu memungkinkan tujuh
OPD di Sumbar untuk berkontribusi dalam memperkuat program Perhutanan Sosial.
"Sumbar sudah hebat dalam konteks
distribusi aset. Sekarang dengan proyek SSF ini, bagaimana aset ini bisa
dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam konteks tata kelola kelembagaan, tata kelola
hutan dan tata kelola usaha," ujarnya. (rina akmal)