×

Iklan


Hakim Belum Siap, Sidang Vonis Bupati Solok Selatan Nonaktif Ditunda Pekan Depan

14 Oktober 2020 | 16:20:09 WIB Last Updated 2020-10-14T16:20:09+00:00
    Share
iklan
Hakim Belum Siap, Sidang Vonis Bupati Solok Selatan Nonaktif Ditunda Pekan Depan
Usai menjalani sidang, terdakwa Muzni Zakaria tampak hendak keluar dari ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (14/10).

Padang, Khazminang-- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Padang, menunda pembacaan vonis terhadap Bupati Solok Selatan nonaktif, Muzni Zakaria yang diduga menerima uang dari pengusaha terkenal, sekaligus bos Dempo Grup.

Majelis hakim yang diketuai oleh Yoserizal, beranggotakan M Takdir dan Zaleka memohon maaf karena belum bisa membacakan putusan atau vonis terhadap terdakwa belum siap. Sedianya, pembacaan putusan itu dilakukan hari ini, Rabu (14/10). Majelis hakim pun meminta waktu selama satu minggu untuk pembacaan vonis.

"Sebelumnya kami mohon maaf, putusan ini tidak bisa dibacakan karena belum siap. Untuk itu, sidang ini kita tunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Oktober 2020, sidang ditutup," kata hakim ketua sidang, Yoserizal didampingi para hakim anggota.

    Dari pantauan awak media di lapangan, sidang dilakukan secara virtual ini berlangsung singkat. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasihat Hukum (PH) terdakwa berada di Jakarta. Sedangkan terdakwa, tetap menghadiri sidang dengan pengawalan polisi.

    Mendengar putusan ditunda, terdakwa Muzni Zakaria pun, keluar dari ruang sidang dan langsung menaiki mobil tahanan Polda Sumbar.

    Pada berita sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Solok Selatan nonaktif, Muzni Zakaria enam tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Muzni dinilai terbukti menerima suap terkait proyek pembangunan jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan dari pengusaha terkenal sekaligus Bos Grup Dempo.

    "Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa selama, enam tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, dan pidana denda sejumlah Rp250 juta dan subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan," kata JPU Rikhi BM bersama tim, saat membacakan amar tuntutannya setebal 695 halaman, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (16/9).

    Tak hanya itu, JPU KPK juga menghukum terdakwa Muzni Zakaria, dengan membayar uang pengganti sebesar Rp3.375.000.000, bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

    "Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Terdakwa tidak berterus terang dan mengakui perbuatannya. Kedua proyek tersebut, belum selesai dan belum dilanjutkan," ucap JPU.

    JPU menambahkan, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, JPU KPK mencabut hak politik terdakwa selama empat tahun.

    "Di mana terdakwa menerima uang dari Muhammad Yamin Kahar (berkas terpisah), baik langsung maupun tidak langsung haruslah dipandang, karena terdakwa sebagai bupati," imbuhnya.

    Dalam tuntutannya, JPU menjelaskan, terdakwa melakukan pinjam meminjam kepada terdakwa Muhammad Yamin Kahar, hanyalah rekayasa. (Murdiansyah Eko)