×

Iklan


Guspardi Gaus : Sumbar Bukan Sarang Teroris

19 April 2022 | 10:44:52 WIB Last Updated 2022-04-19T10:44:52+00:00
    Share
iklan
Guspardi Gaus : Sumbar Bukan Sarang Teroris

 Padang, Khazminag.id – Pemerintah dalam hal ini Mabes Polri mesti memberi penjelasan yang lebih rinci dan detail tentang keberadaan apa yang disebut jaringan NII di Sumatera Barat. Karena ada keterangan 1.125 orang anggota jaringan NII hendak menggulingkan pemerintah yang sah bersenjata golok.

“Masyarakat Sumatera Barat jadi bertanya-tanya, kok selama ini tidak ada tanda-tandanya. Dan kabar itu membikin masyarakat jadi prihatin seolah Sumbar itu sarang teroris,” kata Anggota Komisi II  DPR RI, H. Guspardi Gaus dalam sebuah talkshow di RRI Padang, Selasa pagi (19/4)

    Menurut Guspardi, berita itu justru menjadi salah terima oleh berbagai pihak baik di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat, seolah-olah ada 1.125 orang teroris di Sumbar, padahal yang ditangkap itu seperti diumumkan Mabes Polri hanya 16 orang saja di Sumatera Barat, selebihnya disebut sebagai orang yang direkrut oleh jaringan NII itu.

    “Ini tentu saja memberikan stigma tidak baik kepada Sumatera Barat, padahal secara kultur, orang Minang itu tidak memiliki kecenderungan jadi teroris lantaran ada landasan kultural ABS-SBK di Minangkabau,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Sumbar itu.

    Untuk menjernihkan ini, ia meminta Pemerintah Provinsi mendesak Mabes Polri memberikan penjelasan lebih rinci soal penagkapan terhadap mereka yang diduga sebagai teroris di daerah Sumatera Barat.

    Kepada masyarakat Sumatera Barat, baik yang di kampung halaman maupun yang berada di perantauan sebaiknya sama-sama memperkuat dan membentengi diri dari berbagai paham yang dapat menjerumuskan diri sendiri ke arah yang tidak benar.

    Ia percaya dengan memanfaatkan kearifan lokal, ABS-SBK, paham-paham yang mengajak kepada kesesatan baik kesesatan berpikir maupun kesesatan bertindak, masyarakat Minangkabau dan Sumatera Barat uumnya akan bisa lebih tangguh. “Jika memang ada diantara masyarakat Minangkabau yang terpapar paham radikalisme, saya kira karena pemahamannya tentang Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah masih lemah. Maka tugas para pemimpinlah memberikan pembinaan, pengarahan dan penataan masyarakat. Para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai perlu seayun selangkah untuk hal ini,” tutur politisi Partai Amanat Nasional ini.

    Sementara itu Staf Ahli di FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) Sumbar, Eko Yanche Edrie dalam talkshow tersebut menyebutkan bahwa pada waktunya tentu Mabes Polri akan memberikan penjelasan juga secara lebih rinci ketika perkara itu sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke penuntutan dan pengadilan.

    Menjawab pertanyaan host talkshow RRI Padang, Eko mengatakan bahwa pada dasarnya tugas-tugas FKPT di semua provinsi adalah di ranah pencegahan. “Penangkapan dan apa yang kita simak terakhir ini dimana ada 16 orang yang ditangkap adalah ranahnya BNPT dan Densus 88, karena itu sudah berada di wilayah penindakan,” kata dia.

    FKPT, katanya berfungsi melaksanakan sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Hanya saja dengan kemampuan personel yang terbatas (di tiap Provinsi hanya ada 11 personel) dan anggaran yang juga terbatas, maka sosialisasi dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme ini belum bisa menjangkau sampai jauh ke pelosok-pelosok. “Kita sudah bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat untuk menyampaikan program-program sosialisasi dan berharap pak Gubernur dan Pemprov Sumbar maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberi dukungan anggaran juga, mudah-mudahan direspon,” katanya.

    Penangkapan terhadap 16 orang terduga teroris di Sumbar itu menambah jumlah penangkapan sepanjang Januari - Maret 2020 menjadi 72 orang. Seperti diungkap oleh Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Irjen Marthinus Hukom di DPR RI akhir Maret lalu, Densus sudah menangkap 56 orang terduga teroris sampai Maret.

    Dalam tiga tahun terakhir, jumlah teroris yang ditangkap menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020 misalnya, ada 232 teroris yang ditangkap. Sementara pada tahun lalu terdapat 370 teroris yang ditangkap sepanjang tahun,” kata Marthinus.

    Sementara itu Ketua DPRD Sumbar, Supardi pada kesempatan terpisah meminta kepada Pemprov Sumbar untuk memberi penjelasan kepada publik seputar isu yang menyebut Sumbar sarang teroris itu.

    "Dinyatakan oleh pihak kepolisian, ada ratusan masyarakat yang terlibat NII tersebar di Kabupaten Dharmasraya dan Tanah Datar. Hingga sekarang, kepala daerah belum memberikan keterangan resmi. Agar lebih pasti mereka harus turun langsung untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terkait jaringan tersebut," kata Supardi seperti dikutip dari laman kompas.com

    Supardi mengatakan sebagai unsur pemerintah provinsi, pihaknya belum mengetahui konteks terorisme yang diusung oleh NII, apakah itu pemberontakan atau ajaran garis keras. Ketika persoalan ini terus bergulir dan pemerintah daerah diam, kata politisi Partai Gerindra itu dampaknya bisa lebih berbahaya, Sumbar bisa dikatakan sarang teroris karena basis NII.

    Akibatnya pihak luar pun akan menilai stigma itu benar, karena tidak ada klarifikasi. "Secara dampak, banyak hal negatif yang akan  diterima Sumbar jika isu sarang teroris tidak dituntaskan," jelas Supardi.

    Para investor akan takut menanamkan modal, wisatawan pun tidak akan melirik Sumbar, para perantau pun juga tidak nyaman karena berasal dari daerah basis NII. "DPRD Sumbar mendesak untuk segera menuntaskan ini, dari beberapa kali penangkapan tetapi tidak ada keterangan resmi dari pemerintah dan pihak kepolisian," jelas Supardi. (john edward rhony)