![]() |
Padang, Khazminang.id-- Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meminta jajaran Dinas Perhubungan agar mampu menghadapi tantangan sektor transportasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam masa pemulihan dari pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkannya saat membacakan sambutan Menter Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi ketika menjadi inspektur upacara dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2022, di halaman kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Senin (19/9).
"Sektor transportasi nasional mengalami kebangkitan. Terlihat dari data BPS menunjukkan sektor transportasi telah berhasil tumbuh 21,27 persen dan memberi sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,44 persen," kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam sambutan yang dibacakan Gubernur Mahyeldi.
"Masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Perlu lebih agresif lagi untuk menciptakan integrasi antarmoda di seluruh Indonesia. Tantangan ini tidak bisa kita hadapi tanpa kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan di sektor transportasi. Sesuai dengan tema Harhubnas 2022 ini, yaitu 'Bangkit Maju Bersama'. Kita tak akan cepat bangkit jika kita tidak bersama, tidak bersatu," tambah gubernur.
Usai membacakan amanat menteri, Mahyeldi juga mengingatkan jajaran perhubungan Sumbar untuk memperhatikan kelancaran transportasi di Sumbar demi keselamatan masyarakat.
Di antaranya gubernur menyinggung masih banyaknya aktivitas di jalan raya yang tidak berhubungan dengan aktivitas transportasi, tapi mengganggu transportasi. Seperti permintaan sumbangan di tengah jalan, dan acara pesta perkawinan yang menutup jalan.
"Saya minta kepada Dinas Perhubungan untuk menyurati dan mengingatkan kepada bupati dan wali kota se-Sumbar agar tidak ada pihak-pihak yang menggunakan jalan raya yang tidak berkaitan dengan transportasi. Dinas Perhubungan harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian," katanya.
Selain itu, Mahyeldi juga mengingatkan Dinas Perhubungan terkait keamanan transportasi kapal laut untuk wisatawan ke pulau-pulau.
"Wisata pulau, kapal tidak standar. Ingatkan kabupaten dan kota. Aturan tentang keselamatan itu sudah jelas, jika tidak ada, buat aturannya, demi keselamatan masyarakat kita. Apalagi jelang liburan akhir tahun ini, akan banyak wisatawan ke pulau. Harus jelas dermaganya dimana, supaya jelas juga data wisatawan yang ke pulau," lanjut gubernur dengan tegas.
Dia juga menegaskan, Dinas Perhubungan sangat erat kaitannya dengan inflasi. Artinya, ketika pemindahan barang tidak lancar maka itu akan memacu inflasi. Begitupun sebaliknya.
"Maka dari itu, pihak-pihak dan instansi-instansi yang bersangkutan dengan jalan, harus lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi, supaya pemindahan orang dan barang menjadi lancar dan tidak terganggu," ucapnya. (Rina Akmal)