×

Iklan

DISAMPAIKAN MELALUI DPRD SUMBAR
FMM Sumatera Barat Layangkan Surat ke Presiden

06 Juli 2020 | 22:46:37 WIB Last Updated 2020-07-06T22:46:37+00:00
    Share
iklan
FMM Sumatera Barat Layangkan Surat ke Presiden
?SERAHKAN TUNTUTAN - Ketua DPRD Sumbar Supardi (kanan) menerima surat tuntutan dari Ketua Forum Masyarakat Minang (FMM) Sumatera Barat Irfianda Abidin untuk diserahkan ke Presiden dan Ketua DPR/MPR RI

Padang, Khazminang.id-- Ketua Forum Masyarakat Minang (FMM) Sumatera Barat Irfianda Abidin menyerahkan surat tuntutan masyarakat Sumbar kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ketua DPR/MPR RI, melalui  Ketua DPRD Sumatera Barat Senin (6/7) di Gedung DPRD Sumbar.

Rombongan Forum Masyarakat Minang tiba di gedung dewan jam 10.00 wib, langsung diterima Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan selanjutnya menuju ruang pertemuan. Pada kesempatan itu Supardi didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar dari dapil Kota Padang, Eviyandri Rajo Budiman dan Sekretaris Dewan Raflis.

Irfianda Abidin didampingi beberapa orang pengurus Forum Masyarakat Minang dan ibu-ibu dari Forum Siti Manggopoh melaporkan aksi 5 Juli 2020 di halaman Masjid Nurul Iman yang berlangsung dengan aman dan damai.

    "Perlu kami sampaikan, Minggu tanggal 5 Juli 2020 kami dari Forum Masyarakat Minang yang terdiri dari berbagai elemen ,seperti From Pembela Islam, Aliansi Masyarakat Cinta NKRI, Gabungan Ojek Online, Alumni 212 dan berbagai elemen lainnya mengadakan aksi damai yang bertajuk "Minangkabau Mengukuhkan Jati diri Bangsa," ujar Irfianda.

    Dikatakan, mereka berkumpul di halaman parkir Masjid Raya Nurul Iman menolak rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), dan Aksi hari itu sangat penting bagi momentum kebangkitan umat Islam.

    "Orang Minang di manapun berada wajib memperlihatkan jati dirinya untuk membela Pancasila. Dengan aksi tanggal 5 Juli ini kita kembali kepada UUD 45 sesuai dekrit presiden tahun 1959," ujar Irfianda lagi.

    Begitu juga dengan piagam Jakarta yang menyatakan bahwa negara berdasarkan syariat Islam, maka kita mendesak kepada Presiden dan Ketua DPR/MPR RI untuk membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila, sebab itu sama saja dengan membiarkan ideologi komunis berkembang di Indonesia.

    "Kita tidak ingin PKI bangkit lagi. Jadi dengan tegas kami katakan kalau UU HIP harus dibatalkan. Seandainya pemerintah memaksakan untuk memberlakukan UU HIP, maka kami dari Forum Masyarakat Minang baik yang di  Sumatera Barat atau yang ada di perantauan akan mengadakan perlawanan dan siap untuk jihad di jalan Allah," tegas Irfianda.

    Sementara itu Ketua DPRD Supardi dalam sambutannya menyatakan salut dan mengucapkan terima kasih kepada Forum Masyarakat Minang yang sudah melakukan aksi secara damai dari mulai acara sampai selesai.

    "Kami dari dewan salut kepada teman-teman Forum yang sudah melakukan aksi dengan damai. Mudah-mudahan apa yang teman-teman aspirasikan bisa didengar oleh pemerintah pusat. Dan pada akhirnya tuntutan kita ini bisa dikabulkan," kata Supardi.

    Lebih lanjut Supardi mengatakan akan membawa aspirasi masyarakat Minang ini ke Jakarta. "Kita akan sampaikan tuntutan teman-teman ini ke Presiden. Mudah-mudahan beliau mendengarkan apa yang kita suara kan," lanjut Supardi. **

    Marlim