×

Iklan


Fatwa MUI Soal Haram Beli Produk Pro Israel, Tidak Ada Paksaan

15 November 2023 | 07:03:51 WIB Last Updated 2023-11-15T07:03:51+00:00
    Share
iklan
Fatwa MUI Soal Haram Beli Produk Pro Israel, Tidak Ada Paksaan

Jakarta, Khazanah – Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram atas pembelian produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel pada Palestina. Fatwa MUI Nomor 84 tahun 2023 tersebut merupakan komitmen dukungan pada perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina serta perlawanan terhadap agresi Israel.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa Fatwa Haram membeli produk dari produsen yang mendukung agresi militer Israel adalah bentuk solidaritas bangsa Indonesia. Hal ini dalam rangka  memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan terhadap warga di Palestina.

“Ya, jadi itu dilakukan karena kita semua memiliki perasaan (sense) yang sama atas apa yang terjadi dan dialami oleh warga di Palestina saat ini," kata Menteri Yaqud, di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

    Namun, ia menyatakan bahwa fatwa haram yang resmi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada Jumat (10/11/2023) itu bisa dilakukan atau bisa pula sebaliknya. Pasalnya, fatwa haram itu sifatnya merupakan sebuah rekomendasi yang diberikan kepada masyarakat di Tanah Air.

    Dengan demikian keputusan itu juga dapat diartikan bukan sebuah paksaan yang mengharuskan masyarakat untuk tidak membeli atau menggunakan suatu produk tertentu.

    "Misalnya begini masyarakat mesti lihat juga apakah produk itu memiliki label halal, kalau ada lalu bagaimana bisa kita haramkan," ujarnya.

    Secara prinsip Kementerian Agama menganggap kebijakan tersebut wajar untuk menegaskan ada banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat dalam upaya menghentikan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga di Palestina, selain langkah diplomatik, menyalurkan bantuan dan mengumpulkan donasi dari aktivitas penggalangan dana.

    "Yang jelas konflik di Palestina (dengan Israel) harus dihentikan seperti yang telah disampaikan pemerintah secara tegas dalam banyak kesempatan," ujarnya

    Di Indonesia tengah ramai-ramai menghindari pembelian atau penggunaan produk-produk yang perusahaannya mendukung Israel dalam serangan ke Jalur Gaza Palestina dengan dasarnya adalah Fatwa MUI.

    Ramainya pemberitaan tentang hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati memberikan klarifikasi.

    "Sepemahaman saya, fatwa MUI tidak mengharamkan produknya tapi mengharamkan perbuatan yang mendukung Israel," katanya di Jakarta, Sabtu (11/11/2023). Sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia agar lebih baik mendonasikan bantuan kemanusiaan dan melakukan diplomasi internasional di PBB ketimbang melakukan aksi boikot terhadap produk-produk sekutu Israel yang justru akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri. NU akan berupaya mendukung pemerintah untuk menggalang dukungan internasional di PBB agar segera Israel ke masyarakat Palestina bisa segera dihentikan.
    "Memberikan donasi bantuan kemanusiaan ke Palestina itu yang paling penting untuk kita lakukan, termasuk juga diplomasi internasional di PBB," ungkap Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi beberapa waktu lalu.
    Menurut Gus Fahrur, semua masyarakat Indonesia bisa mendukung penghentian serangan Israel ke Palestina dengan melakukan sesuai kemampuan, minimal dengan doa.
    "Ketimbang melakukan hal-hal yang justru merugikan masyarakat sendiri seperti aksi boikot," jelasnya.
    Dia berharap agar tidak ada pihak manapun yang justru memanfaatkan konflik Israel-Palestina ini untuk mengadu domba masyarakat.
    "Ya, jangan sampai ada kerusuhan di negara kita tercinta. Lakukan cara terbaik untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak boleh ada yang mengail di air keruh, memanfaatkan suasana untuk membikin keributan apalagi terorisme," ucapnya.
    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga mengimbau kepada semua pihak di Tanah Air untuk menyikapi perang Israel-Palestina dengan rasional dan arif serta tidak terprovokasi oleh berbagai informasi provokatif, hoaks, dan menyesatkan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan perang ini untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menimbulkan masalah di dalam negeri.
    "PP Muhammadiyah mendesak kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengambil langkah-langkah politik dan diplomatik dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya Israel-Palestina untuk menghentikan perang, melakukan gencatan senjata, dan melakukan perundingan damai," ujar pernyataan PP Muhammadiyah dalam rilisnya yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, baru-baru ini.
    Terkait adanya ajakan untuk memboikot produk-produk negara sekutu Israel dalam menyikapi peperangan ini, Abdul Mu'ti mengatakan memahami dan menghormati seruan tersebut.
    "Tapi, bagi konsumen muslim, mereka merasa tidak ada masalah sepanjang produk yang dikonsumsi halal," tutupnya