×

Iklan


Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 Sumbar, Ombudsman: Sudah Ada Niat Jahat Sejak Awal

03 Mar 2021 | 17:07:12 WIB Last Updated 2021-03-03T17:07:12+00:00
    Share
iklan
Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 Sumbar, Ombudsman: Sudah Ada Niat Jahat Sejak Awal
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Yefri Haryani. IST

Padang, Khazminang.id-- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Yefri Haryani angkat bicara soal dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 di daerah itu. Pihaknya menduga, dugaan penyelewengan yang berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) itu, sudah direncanakan sejak awal.

“Jika kita baca LHP dan kita simak sidang-sidang Pansus DPRD soal anggaran Covid-19 ini, nampak sekali ada indikasi dalam mengambil kesempatan dengan dalih kedaruratan. Kelihatan sekali. Kami menduga sudah ada niat jahat sejak awal, dengan melibatkan rekanan dan juga keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Ombudsman juga menilai persoalan yang bukan hanya soal penyimpangan pelayanan publik atau maladministrasi dalam pengadaan barang dan jasa.

    “Karena itu, proses hukum saja, lebih cepat lebih baik,” tambah Yani.

    Menurutnya rasa keadilan publik di tengah derita Covid-19 yang sampai hari ini masih minim dan harus terobati dengan penegakan hukum yang adil dan tegas.

    Ombudsman pun sudah mendengar, Polda Sumbar telah memanggil sejumlah pihak untuk diminta keterangan terkait dugaan penyelewengan anggaran Covid-19. Kejaksaan Tinggi juga telah melakukan proses pengumpulkan bukti.

    “Ini sudah terang benderang. Kita berharap penegak hukum bisa menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya, menemukan para pihak yang terlibat, yang bisa saja masih tersembunyi dan belum terungkap dalam LHP BPK atau laporan Pansus DPRD. Biasanya kejahatan seperti ini, bukan kerja sendiri-sendiri. Belum lagi, aliran dananya. Bisa saja ngalir ke mana-mana,” ungkap Yefri.

    “Ombudsman, selaku lembaga pengawas pelayanan publik akan mengambil peran itu. Memantau proses tindak lanjut LHP. Oleh pemerintah daerah dan upaya-upaya penegakan hukum, manakala hal itu sudah sangat diperlukan,” kata dia mengakhiri. (Inoval Agesly)