×

Iklan


Dugaan Korupsi KJKS Kelurahan di Padang, Mantan Manajer Jalani Sidang Perdana

06 Apr 2021 | 18:19:08 WIB Last Updated 2021-04-06T18:19:08+00:00
    Share
iklan
Dugaan Korupsi KJKS Kelurahan di Padang, Mantan Manajer Jalani Sidang Perdana
Terdakwa Dona Sari Dewi menjalani sidang perdananya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Padang, Khazminang.id-- Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menggelar sidang perdana kasus tindak pidana korupsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Pegambiran Ampalu Nan XX, Kota Padang dengan terdakwa Dona Sari Dewi (38). Terdakwa merupakan mantan Manajer KJKS Kelurahan tersebut.

Dalam sidang tersebut, terdakwa Dona Sari Dewi, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, secara sah melawan hukum memperkaya diri sediri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp300 juta.

“Pada tahun 2010 terdapat dana Kredit Mikro Kecil (KMK) untuk KJKS BMT sebesar Rp300 juta, di mana dana tersebut bersumber dari dana hibah bersyarat, Pemko Padang ke pemerintah kelurahan dan diterima serta masuk ke Bank BRI atas nama KJKS BMT Pegambiran Ampalu Nan XX Kota Padang,” kata JPU Anita Yuliana, Liranda Mardhatilah, Corinna Patricia, Fatriranil Jusar, dan Andre Pratama Aldrin, saat membacakan dakwaannya, Selasa (6/4).

    JPU menambahan bahwa dalam kegiatan tersebut berjalan, tidak dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Sehingganya menyebabkan tidak tersampaikan laporan kepada anggota dan tidak transparan.

    “Bahwa terdakwa selaku manajer atau pengelola dalam penyaluran pembiayaan anggota, memang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan panduan operasional manajemen,” tambah dia.

    JPU juga menyebutkan, setiap anggota yang meminjam hanya dua atau tiga kali, tetapi ada anggota yang tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali.

    “Bahwa pada tahun 2013, tidak ada anggota yang melakukan peminjaman. Namun namanya, terdapat dalam daftar penerima pembiayaan, bahkan dengan pinjaman yang cukup besar dari pinjaman sebelumnya. Tak hanya itu, anggota yang tidak memiliki pinjaman pada umumnya ada tunggakan angsuran pinjaman,” ujarnya.

    JPU juga menjelaskan, anggota yang tidak melakukan peminjaman pada tahun 2013, dan namanya ada di dalam daftar penerima. Terdakwa pun, melakukan reschedule, di mana anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran selama enam bulan hingga satu tahun, tunggakannya ditambah dengan bunga, guna menutupi tunggakan akad dari anggota.

    “Terdakwa tidak memberitahukan anggotanya dengan adanya reschedule, sehingganya ketidakjelasan tersebut membuat anggota rugi, karena tidak sesuai persetujuan,” jelas JPU.

    Dari buku kas harian tahun 2013 hingga dengan 2014, terdapat pencairan dan penarikan.

    “Dari pencarian atau transaksi-transaksi, uang dengan jumlah Rp942.550.000, berada pada terdakwa,” terang JPU.

    JPU menerangkan dalam dakwaannya setebal 31 halaman ini, terdakwa melakukan manipulasi laporan keuangan serta tidak ditandatangani oleh pengurus. Sehingganya hal tersebut bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

    “Dari hasil laporan pemeriksaan khusus, atas audit tujuan tertentu perhitungan kerugian keuangan negara daerah pada KJKS BMT, Pegambiran Ampalu Nan XX, Kota Padang, terdapat kerugian keuangan negara, sebesar Rp300 juta,” ucap JPU.

    JPU juga menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    “Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutur JPU.

    Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Eko Kurniawan, akan mengajukan nota keberatan terhadap dakwaan (eksepsi), sehingganya PH terdakwa meminta waktu.

    Sidang yang diketuai Rinaldi Triandoko didampingi Hakim Elisya Florence dan Hendri Joni, masing-masing selaku hakim anggota adhoc tipikor, memberikan waktu hingga dua minggu. Usai sidang, terdakwa langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Anak Air Kota Padang. (Murdiansyah Eko)