×

Iklan


Dua Pelanggaran di Sumbar, ASN Diingatkan Harus Jaga Netralitas dalam Pemilu

05 Februari 2024 | 22:45:02 WIB Last Updated 2024-02-05T22:45:02+00:00
    Share
iklan
Dua Pelanggaran di Sumbar, ASN Diingatkan Harus Jaga Netralitas dalam Pemilu

Padang, Khazanah – Dua kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang diproses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar. Hal ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh ASN dan tidak boleh terjadi lagi di Sumbar. ASN harus menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Data dari Bawaslu, ada 2 kasus pelanggaran netralitas ASN di Sumbar sedang ditanganinya. Ini harus menjadi pelajaran dan kasus serupa tidak boleh terjadi lagi di Sumbar," tegas Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Senin (5/2/2024).

Soal netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu ini, telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu pada akhir september lalu.

    “Dalam berbagai kesempatan, kita juga telah mengimbau agar seluruh ASN senantiasa menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024. Bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, kita setuju untuk dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

    Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi mengatakan, hingga masa kampanye Pemilu 2024 ini, pihaknya telah menemukan dua kasus pelanggaran netralitas ASN di Sumbar dan kedua kasus tersebut saat ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sumbar.

    “Dari dua kasus tersebut, satu kasus terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil pemeriksannya telah disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan KASN juga sudah memerintahkan pejabat pembinaan kepegawaian setempat untuk menjatuhkan sanksi sedang kepada yang bersangkutan," ungkap Muhammad Khadafi.

    Sementara, satu kasus lagi terjadi di Kabupaten Agam. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan Bawaslu dan belum dilimpahkan ke KASN.

    Khadafi menjelaskan, secara jumlah kasus pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2024 cenderung turun dibanding Pemilu 2019 di Sumbar. Pada Pemilu 2019 lalu tercatat 27 kasus pelanggaran netralitas ASN yang tersebar pada 10 kabupaten/kota dengan saksi beragam, mulai dari ringan hingga sedang.

    Meskipun secara jumlah kasus menurun, namun menurut Khadafi, Bawaslu Sumbar akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan agar Pemilu 2024 bisa berlangsung secara adil untuk semua.

    “Sebaiknya partisipasi aktif ASN dalam Pemilu lebih kepada sosialisasi tahapan pada masyarakat. bukan terlibat langsung dalam mengajak atau memberikan dukungan pada salah satu peserta Pemilu,” katanya.

    Menurutnya, ASN diperbolehkan hadir dalam kampanye, namun bersifat pasif. Tidak boleh menggunakan atribut ASN ataupun partai dan menjadi peserta. Tidak boleh mengekspresikan diri dalam bentuk keberpihakan. Kondisi itu memang agak sulit, sengaja atau tidak sengaja bisa terjadi pelanggaran. Maka lebih baik ASN itu berperannya dari segi mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk memilih bukan hadir dalam kampanye. (devi)