×

Iklan


DPRD Tanah Datar Minta Bupati Seret Kadis Porpora ke Ranah Hukum

05 Mei 2021 | 23:35:32 WIB Last Updated 2021-05-05T23:35:32+00:00
    Share
iklan
DPRD Tanah Datar Minta Bupati Seret Kadis Porpora ke Ranah Hukum
DPRD Tanah Datar menilai infrastruktur di lingkungan Istano Basa Pagaruyung tidak sesuai dengan spesifikasinya sehingga sudah rusak sebelum digunakan dan merekomendasikan agar bupati memberikan sanksi tegas dengan menyeret Kadis Parpora ke ranah hukum.

Batusangkar, Khazminang--  Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar kepada Bupati Eka Putra agar memberi sanksi tegas kepada Kadis-parpora Tanah Datar Abdul Hakim dengan menyeret ke ranah hukum mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh masyarakat.

     

    Salahsatunya datang dari Basrizal Datuak Penghulu Basa, Ketua Bakor KAN dan Ketua KAN Batu Taba, yang juga mantan anggota dewan Tanah Datar serta tim perumus Perda Nagari.

     

    Menurut Bazrizal, rekomendasi anggota DPRD tersebut haruslah disertai argumentasi dan bukti yang sah dan kuat secara hukum.

     

    Dikatakan Bazrizal, jika  DPRD sudah mengantongi bukti dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara, sebaiknya DPRD menyerahkan bukti-bukti itu kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

     

    Akan teapi, bila DPRD baru sekedar "mencium" aroma busuk, sebaiknya DPRD meminta inspektorat atau BPK untuk melakukan audit investigasi terkait pekerjaan pengaspalan parkir Istano Pagaruyung.

     

    Ditambahkannya, sebagai masyarakat, dia mendesak agar Bupati Eka Putra serius menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan aparat penegak hukum agar proaktif menyikapi suara DPRD.

     

    “Jika memang terbukti apa yang disampaikan DPRD dalam sidang Paripurna itu, selayaknya yang bersangkutan diberi hukuman berat, apalagi perbuatan itu dilakukan dalam masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

     

    Sebelumnya DPRD  Tanah Datar menilai infrastruktur di lingkungan Istano Basa Pagaruyung tidak sesuai dengan spesifikasinya sehingga sudah rusak sebelum digunakan dan merekomendasikan agar bupati memberikan sanksi tegas dengan menyeret Kadis Parpora ke ranah hukum.

     

    Hal itu terungkap dalam Rapat paripurna DPRD Tanah Datar terkait penyampaian keputusan tentang rekomedasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Tanah Datar tahun 2020 yang digelar Jum'at akhir pekan lalu.

     

    Dalam paripurna tersebut DPRD Tanah Datar merekomendasikan Bupati agar memberikan sanksi tegas dengan menyeret Kadis Parpora Abdul Hakim ke ranah hukum.

     

    Pasalnya DPRD Tanah Datar menilai pembangunan infrastruktur di lingkungan Istano Basa Pagaruyung tidak sesuai dengan spesifikasinya sehingga rusak sebelum digunakan.

     

    Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani saat membacakan 33  rekomendasi dengan lantang menyampaikan agar Kadis Parpora itu ditindak tegas keranah hukum.

     

    "Pembangunan pada kawasan parkir di istano Basa Pagaruyung, seperti pembangunan gazebo belum selesai pengerjaannya. Tetapi kios -kios, gapura, pengaspalan pelataran parkir, termasuk drainase belum digunakan tapi sudah banyak yang rusak," kata Saidani dalam rapat paripurna itu.

     

    Selain itu, dihadapan Bupati Eka Putra Saidani juga menyampaikan Kadis Parpora itu tidak kooperatif dan tidak pernah memenuhi undangan dan panggilan DPRD.

     

    "Yang bersangkutan tidak kooperatif dan tidak pernah memenuhi undangan dan panggilan DPRD baik dalam rangka rapat kerja maupun tinjauan lapangan," kata Saidani dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Roni Mulyadi Datuak Bungsu.

     

    Bahkan menurut Saidani, Kadis Parpora itu tidak mau menyerahkan fotokopi data atau dokumen yang diperlukan Pansus.

     

    "Diminta memberikan fotokopi data/dokumen, malahan sebaliknya meminta surat dari pansus untuk permintaan data tersebut," kata Saidani, Selasa (4/5).

     

    Dijelaskan Saidani, hal ini sudah cukup membuktikan Kadis Parpora itu sangat arogan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas.

     

    Dalam penyampaian keputusan tentang rekomedasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Tanah Datar tahun 2020, DPRD memberikan 33 catatan dan rekomendasi diantaranya tentang pelayanan administrasi kependudukan, infrastruktur jalan yang sudah banyak yang hancur dan rusak, harga gas subsidi yang mencapai harga Rp27.000 ke tangan konsumen.

     

    Selain itu, kelangkaan pupuk subsidi juga menjadi catatan bagi DPRD, politikus dari PKS itu menyampaikan hanya 36% kebutuhan pupuk untuk petani yang terpenuhi, bahkan petani sangat susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu.

     

    Dinas dan kepala bagian juga mendapat catatan dari DPRD terhadap kinerjanya.

    DPRD juga merekomendasikan agar bupati menempatkan personil tidak berorentasi pada kepentingan politis, tetapi harus berorentasi pada keahlian dan latar belakang pendidikan (*/Novrizal Sadewa)