×

Iklan


Dituduh Korupsi, Waka SMKPP Padang Dibebaskan

28 Juni 2024 | 10:39:40 WIB Last Updated 2024-06-28T10:39:40+00:00
    Share
iklan
Dituduh Korupsi, Waka SMKPP Padang Dibebaskan
SIdang pembacaan putusan perkara korupsi SMK PP Padang

Padang, Khazanah -- Hendra Gusmedi,  mantan wakil kepala SMK Pertanian Pembangunan (PP) Padang akhirnya divonis bebas karena tak terbukti melakukan tindakan pidana korupsi terhadap dana Program Pusat Keunggulan (PK) di sekolah itu.

Menurut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang menyidangkan kasus tersebut, terdakwa tidak terbukti menguntungkan orang lain, korporasi, maupun memperkaya diri sendiri.

"Bahwa terdakwa telah membayar upah tukang dan pendapat dari BPKP harus lah dikesampingkan," kata majelis hakim yang dipimpin oleh Juandra, dengan hakim anggota Hendri Joni dan Tumpak Tinambunan, saat membacakan putusannya, Rabu (26/6).

    Atas putusan tersebut, katanya, terdakwa Hendra Gusmedi haruslah dibebaskan dari semua dakwaan, memulihkan hak-haknya dan martabatnya.

    Namun, nasib Suhendi yang merupakan mantan kepala SMK PP Padang, tidak seberuntung rekannya. Pasalnya, majelis hakim menilai, terdakwa terbukti bersalah sehingga harus dijatuhi hukuman dan divonis satu tahun penjara, denda Rp50 juta, dan subsider 1 bulan.

    "Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti Rp70 juta dan subsider tiga bulan," tegas hakim ketua.

    Pada persidangan sebenarnya, keduanya dituntut masing-masing dua tahun penjara. Usai sidang, keluarga terdakwa tampak menangis dan saling berpelukan.

    Mendengar putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang menyatakan pikir-pikir.

    Pada berita sebelumnya, pada tahun 2021 hingga 2022 SMK PP Negeri Padang, mendapatkan bantuan dana PK yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemenristek). Dari penggunaan tersebut terjadi penyimpangan dengan adanya modus pembangunan fisik, ada ruang ruangan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan.

    Perkara ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada November 2022. Setelah dilakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan apakah ada indikasi tindak pidana dari peristiwa dan telah meminta keterangan.

    Dari serangkaian kegiatan untuk pengumpulan barang bukti dan keterangan itu akhirnya, Kejari Padang menemukan adanya indikasi tindak pidana dalam perkara ini, sehingga proses kasus dinaikkan ke penyidikan.

    Perkara ini merupakan, dugaan korupsi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021-2022. Dimana ditemukan dana APBN dalam program disalurkan lewat rekening pribadi, kemudian digunakan untuk kegiatan sekolah. Secara aturan mengalihkan dana pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum.

    Dengan modus penyimpangan dalam dana Program Pusat Keunggulan (PK) yang bersumber dari APBN karena tidak sesuai petunjuk teknis dan aturan dari Kemendikbud Ristek

    Disebutkan perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan dengan nomor print-01/L.3.10/Fd.1/05/2023, selanjutnya tim penyidik akan memeriksa saksi dan melengkapi alat bukti. Tak hanya itu, berdatdari perhitungan BPKP mengalami kerugian Rp257 juta. (murdiansyah eko)