×

Iklan


Dewan Setujui LKPj Wako Padang Panjang Anggaran 2020

15 Jun 2021 | 19:47:59 WIB Last Updated 2021-06-15T19:47:59+00:00
    Share
iklan
Dewan Setujui LKPj Wako Padang Panjang Anggaran 2020
PENYERAHAN berita acara persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020, oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah kepada Walikota Padang Panjang, Fadly Amran. HMS

Padang Panjang, Khazminang.id Setelah melalui tahapan panjang dan melelahkan, akhirnya seluruh fraksi di DPRD Kota Padang Panjang menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda Kota Padang Panjang.

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, senin (14/6).

Kendati menerima dan setuju, sejumlah fraksi di DPRD Kota Padang Panjang juga memberikan sejumlah catatan penting. Fraksi PAN melalui juru bicaranya merekomendasikan agar struktur pelaporan LKPj disampaikan secara lebih terperinci dan komprehensif dengan tetap berpedoman pada PP No.13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    Tampak hadir Walikota Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral, SE, Anggota DPRD, Forkopimda, Asisten, Kepala OPD,Pers dan undangan lainnya.

    Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi disampaikan secara berurutan oleh Fraksi Golkar dibacakan oleh Yovan Fadayan Remindo, Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya dibacakan oleh Micko Kristie, Fraksi PAN dibacakan oleh Hukemri, Fraksi Gerindra PKS dibacakan oleh Nasrullah Nukman dan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa dibacakan oleh Nasrul Efendi.

    Usai pembacaan Pendapat Akhir Fraksi tersebut, dilakukan Penandatangan Berita Acara Persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020, serta penyerahan secara resmi dari DPRD ke Walikota Padang Panjang.

    Rangkaian acara diakhiri dengan penyampaian hasil kerja Pansus oleh Ketua Pansus Dr. Novi Hendri, SE, M.Si saat melakukan audiensi dan presentasi data lapangan dihadapan Gubernur Sumbar pada tanggal 21 Maret 2021, terkait permasalah batas wilayah dan meminta Gubernur untuk menolak Berita Acara Kesepakatan yang telah di tanda tangani.

    "DPRD akan menyampaikan permasalahan ini kepada Menteri Dalam Negeri dan menolak Berita Acara Kesepakatan. Apabila nantinya permintaan dari masyarakat Kota Padang Panjang yang tidak dapat diakomodir, DPRD menyarankan agar Pemko menunda dulu penetapan batas wilayah dengan Kab. Tanah Datar" ujar Novi Hendri. Paulhendri