×

Iklan


Dari Rakorsus, Pemprov Sumbar Targetkan 8 Desa Tertinggal di Mentawai Harus Naik Kelas

01 Maret 2024 | 16:34:49 WIB Last Updated 2024-03-01T16:34:49+00:00
    Share
iklan
Dari Rakorsus, Pemprov Sumbar Targetkan 8 Desa Tertinggal di Mentawai Harus Naik Kelas

Mentawai, Khazanah – Keluar dari status daerah tertinggal adalah prioritas utama agenda pembangunan Sumbar di Mentawai. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, Mentawai tidak memiliki atau nol Desa Sangat Tertinggal, tetapi memiliki 8 desa berstatus Tertinggal, 22 desa berstatus Berkembang, 10 desa berstatus Maju, dan 3 desa berstatus Mandiri.

Demikian antara lain disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka rapat koordinasi khusus (Rakorsus) Pengentasan Daerah Tertinggal, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal di Sumbar, Pemprov Sumbar, serta Pemkab Kepulauan Mentawai, bertempat di Aula Kantor Bappeda Mentawai, Kamis (29/2/2024).

Gubernur menegaskan, sejauh ini cukup banyak kemajuan yang dicapai Mentawai. Gal itu dapat dilihat dari data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 yang menunjukkan kemajuan lewat peningkatan jumlah desa berstatus maju.

    "Berkat dukungan pemerintah pusat melalui pendanaan maupun kebijakan strategis, maka agenda pengentasan daerah tertinggal ini telah menjadi katalis penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Mentawai," kata Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.

    Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, yang melalui Kementerian Perhubungan telah membangun Bandar Udara Mentawai (BUM) sebagai pengganti Bandara Rokot. Meskipun, pengoperasian BUM tersebut masih perlu direalisasikan agar membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Mentawai.

    "Tentu perlu kolaborasi semua pihak, baik iPemkab Mentawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta instansi vertikal di Sumbar, sehingga BUM betul-betul berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendukung mitigasi penanggulangan bencana," katanya.

    Pihaknya berharap, melalui Rakorsus ini akan dihasilkan strategi-strategi dan rencana aksi yang komprehensif dan nyata, demi mendukung upaya mengentaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, termasuk masalah ketertinggalan yang masih melekat statusnya pada 8 desa di Mentawai.

    "Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Kami yakin, kita akan berhasil mengentaskan status daerah tertinggal," kata gubernur lagi.

    Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Robby Kurniawan dalam sambutannya menyebutkan, pemerintah pusat senantiasa merespons dan memberikan dukungan setiap upaya peningkatan aksesibilitas di Kabupaten Mentawai. Sebab, pembangunan transportasi saat ini mempunyai konsep Indonesia simetris, yang artinya tidak fokus pada Sumatera dan Jawa semata.

    "Salah satu contohnya, Kemenhub telah menyelesaikan pembangunan Bandara Udara Mentawai (BUM). Namun sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur, masih ada bagian yang perlu diwujudkan sehingga bandara berfungsi optimal," kata Robby.

    Robby menyebutkan, pengembangan transportasi di Mentawai merupakan salah satu prioritas Menteri Perhubungan. Sebab, hal ini penting untuk mendukung potensi destinasi pariwisata, kawasan industri, dan sejumlah potensi ekonomi lainnya. Selain bandara, Kemenhub juga melakukan percepatan pembangunan Pelabuhan Tuapeijat.

    Sementara Direktur Penyerasian Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Kementerian PDT dan Transmigrasi RI, Rafdinal, mengatakan jika Rakorsus di Mentawai ini merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Presiden Bapak Ma’ruf Amin, dalam Rakor Daerah Tertinggal se-Indonesia pada 4 Oktober 2023 lalu.

    “Sumbar sendiri adalah provinsi pertama dan tercepat dalam menindaklanjuti arahan wapres tersebut, sehingga kami patut mengapresiasi langkah ini,” ucap Rafdinal.

    Di samping itu, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak, juga mengucapkan terima kasih atas perhatian besar dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumbar untuk Kabupaten yang dipimpinnya.

     

    Dampak Ekonomi Rakorsus

     

    Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi dalam laporannya menyebutkan, pelaksanaan Rakorsus selama tiga hari di Mentawai telah mendatangkan efek langsung secara ekonomi bagi daerah tersebut. Tercatat, lebih dari 200 kamar hotel dan penginapan terisi selama dua malam di Bumi Sikerei.

    “Dampak ekonomi lainnya berupa belanja konsumsi para peserta dan belanja souvenir yang tentu berdampak langsung pada masyarakat Mentawai,” kata Medi dalam laporannya.

    Medi juga menjelaskan, pelaksanaan rakorsus di Mentawai dilakukan dalam rangka mendukung pengentasan daerah atau desa berstatus tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bagian dari upaya nyata mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

    “Pada hari pertama, kita menggelar rapat internal evaluasi kegiatan selama Februari 2024 di lingkup Pemprov sumbar. Agenda hari kedua Rakorsus Pengetasan Daerah Tertinggal. Ada pun agenda di hari ketiga adalah lanjutan rapat pembahasan antar OPD di lingkup Pemprov Sumbar dan Pemkab Kepulauan Mentawai,” ujar Medi menutup. (devi)