×

Iklan


Bupati Walikota Terdampak Pembangunan Jalan Tol Padang-Lima Kota Siap Upayakan Pembebasan Lahan

26 Mei 2024 | 09:42:18 WIB Last Updated 2024-05-26T09:42:18+00:00
    Share
iklan
Bupati Walikota Terdampak Pembangunan Jalan Tol Padang-Lima Kota Siap Upayakan Pembebasan Lahan

Padang – Mitigasi dan penanganan dampak bencana dan percepatan pembangunan jalan tol ruas Sicincin - Limapuluh Kota menjadi topik utama diskusi Pemprov Sumbar dengan seluruh rektor perguruan tinggi di Sumbar, bupati/walikota yang daerahnya terdampak bencana dan akan dilalui jalan tol, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (24/5/204).

Selain diskusi, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara gubernur dan bupati/walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol Padang - Lima Kota.

“Banyak masukan dan saran yang disampaikan peserta diskusi terkait penguatan mitigasi dan penanganan dampak bencana di Sumbar, serta untuk kelancaran pembangunan jalan tol Padang - Limapuluh Kota ke depan,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

    Dikatakan, salah satu masukan tentang kebencanaan adalah membentuk tim atau komunitas kerja untuk pengamanan masyarakat di sepanjang daerah beresiko bencana mengingat, saat ini potensi ancamannya masih besar terutama pada daerah sekitar kaki Gunung Marapi.

    "Diperkirakan 1 juta meter kubik sisa abu erupsi saat ini masih mengendap di puncak Marapi. Tentu ini harus diantisipasi," ucap Gubernur Mahyeldi.

    Kemudian terkait jalan tol, gubernur menyebut, juga banyak masukan. Kendati demikian, ia mengaku saat ini pihaknya masih menunggu penetapan trase (lajur) dari pemerintah pusat, untuk kemudian menjadi dasar bagi daerah dalam penetapan lokasi (penlok) serta pembebasan lahan.

    "Intinya semua siap mendukung sesuai bidangnya masing-masing, itu yang patut kita syukuri," ungkap Gubernur Mahyeldi.

    Mahyeldi kemudian menuturkan, sejumlah hal yang berhasil disepakati seluruh peserta dalam diskusi tersebut. Pertama, Bupati/Walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol akan siap membantu upaya pembebasan lahan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Gubernur.

    Kedua, perguruan tinggi bersedia mengerahkan mahasiswanya untuk membantu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kebencanaan, baik untuk mitigasi maupun penanganan bencana kepada masyarakat, dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    Ketiga, Pemprov Sumbar akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan assessment atau identifikasi dan analisis situasi untuk dasar perencanaan kebijakan terkait kebencanaan di Sumbar. Keempat, seluruh pihak berkomitmen untuk bersama-sama melaporkan hasil assessment dan validasi data tersebut kepada Presiden.

    "Hasilnya nanti, akan kita laporkan bersama kepada Presiden," ungkap Gubernur Mahyeldi. (devi/adpsb)