×

Iklan


Bupati Tanah Datar Jawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terkait Ranperda APBD-P 2021

15 September 2021 | 14:38:43 WIB Last Updated 2021-09-15T14:38:43+00:00
    Share
iklan
Bupati Tanah Datar Jawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terkait Ranperda APBD-P 2021
Bupati Tanah Datar, Eka Putra serahkan nota jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi kepada Ketua DPRD, Rony Mulyadi Dt Bungsu.

Batusangkar, Khazminang.id-- Bupati Tanah Datar, Eka Putra menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tanah Datar 2021, Rabu (15/9).

Jawaban itu disampaikannya pada rapat paripurna DPRD Tanah Datar yang dipimpin Ketua DPRD, Rony Mulyadi Dt Bungsu, didampingi Wakil Ketua, Anton Yondra, Sekretaris DPRD, Elizar dan dihadiri 24 anggota dewan.

Pada rapat paripurna yang juga dihadiri Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD dan undangan lainnya itu, pertanyaan, pernyataan dan saran dari kedelapan fraksi tersebut, dijelaskan Bupati satu per satu secara terperinci yang dituangkan dalam nota jawaban sebanyak 42 lembar.

    Pada sidang sebelumnya, delapan fraksi di DPRD Tanah Datar mempertanyakan penurunan penerimaan pajak daerah, retribusi dan lain-lain, serta menyarankan untuk menggali dan mampu menyiapkan strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Menjawab hal itu, Bupati menyebut sepanjang tahun 2021 belum terdapat penambahan objek pajak dan retribusi. Hal itu disebabkan belum pulihnya kondisi perekonomian akibat penyebaran Covid-19 yang berdampak pada turunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

    "Ditambah lagi ditutupnya tempat-tempat rekreasi pada hari libur. Sedangkan strategi dan kajian yang dalam telah disiapkan pemerintah daerah akan kembali melakukan penilaian potensi dan pemuktahiran data pajak dan retribusi daerah dengan penyempurnaan regulasi dan pengembangan sistem informasi terintegrasi dengan perbankan," terang Bupati.

    Ia juga menyampaikan realisasi pajak daerah hingga bulan Juli 2021 sebesar Rp9,2 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp20,3 milyar atau 45,5 persen.

    Menanggapi pertanyaan dari beberapa fraksi tentang belum dilaksanakannya Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag) yang sudah habis masa bakti, Bupati menyebut, sebelumnya tahapan Pilwanag serentak sudah dilaksanakan dan terhenti sampai tahapan penetapan bakal calon wali nagari.

    "Penundaan sesuai Surat Mendagri pada 24 Maret 2020 perihal saran penundaan pilkades dan pada tanggal 9 Agustus 2021 kembali dengan perihal yang sama penundaan pelaksanaan pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19," jelas dia.

    Menyikapi hal tersebut, kata dia, pihaknya mengaku telah menyiapkan regulasi yang diperlukan untuk kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilwanag serentak.

    Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Rony Mulyadi mengatakan, dengan telah disampaikan nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2021, sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus), bahwa akan dilanjutkan pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD yang akan dilaksanakan dari hari Jum’at sampai Kamis (17-23 September 2021) mendatang.

    "Sidang dilanjutkan pembicaraan tingkat II pada tanggal 24 September 2021 dengan agenda pengambilan keputusan tentang Ranperda APBD-P tahun 2021," pungkasnya. (Heri)