×

Iklan


Bupati Pesisir Selatan Buka Musrenbang RKPD

07 April 2021 | 17:09:53 WIB Last Updated 2021-04-07T17:09:53+00:00
    Share
iklan
Bupati Pesisir Selatan Buka Musrenbang RKPD
Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar sedang memukul gong tanda dibukanya Musrenbang RKPD tingkat kabupaten tahun 2022.

Painan, Khazminang.id-- Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, di gedung Pertemuan Bappeda Litbang setempat, Rabu (7/4). 

Musrenbang RKPD tingkat kabupaten dengan tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk mewujudkan Pesisir Selatan yang lebih bermartabat" itu, bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah. 

    Pada kegiatan itu, sebagai narasumber dari Bappeda Sumatera Barat, Akadmisi dari Fakultas Teknik Universitas Andalas (Unand) Padang dan praktisi pariwisata nasional. 

    Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar dalam sambutannya mengatakan, pembangunan yang terencana tidak boleh dilakukan serampangan, serta hendaknya dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

    Dikatakan, Musrenbang tahapan yang harus dilalui dalam menyusun perencanaan, tapi jangan pula musrenbang yang hanya dijadikan kegiatan formalitas.

    Menurutnya dokumen perencanaan hasil musrenbang harus benar-benar menjadi  pedomanan dalam pelaksanaan pembangunan. 

    "Jangan setelah disepakati dalam musrenbang tidak dilaksanakan. Jika demikian yang terjadi, musrenbang kita sama dengan mufakat kera. Dan ini harus diimplementasikan," pinta Rusma Yul Anwar. 

    Lebih lanjut dia menyampaikan, perencanaan pembangunan harus sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, untuk itu kepala perangkat daerah di bawah koordinasi Bapeda Litbang, dalam menyusun program kegiatan harus menyesuaikan dan selaraskan dengan dengan visi dan misi kepala daerah.

    Selain itu, kata bupati, diharapkan program pembangunan dapat mengakomodir aspirasi serta persoalan  masyarakat yang telah disampaikan melalui musrenbang secara berjenjang.

    Namun lanjutnya, karena dana pembangunan terbatas, setiap usulan dan aspirasi harus diseleksi berdasarkan skala prioritas.

    "Program pembangunan yang diusulkan harus diseleksi, dengan skala prioritas. Selanjutnya, melalui Musrenbang RKPD ini diharapkan lahir program-program pembangunan yang berkualitas untuk dilaksanakan tahun 2022 mendatang," kata dia. 

    Dikatakan, dalam Musrenbang RKPD yang harus menjadi perhatian bersama adalah tiga prioritas pembangunan yaitu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi kerakyatan. 

    "Sekarang kita harus fokus membangun daerah sesuai dengan visi dan misi bupati. Kita tinggalkan itu semua perbedaan. Mari kita bahu membahu membangun daerah. Kita juga berharap dukungan dari semua elemen masyarakat dalam menjalankan amanah ini," ucapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Aprial Habbas mengatakan, Covid-19 hingga kini masih menjadi permasalahan serius.  Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memproritaskan penanganan Covid-19 secara menyeluruh.

    Ia berharap perencanaan pembangunan harus dilakukan secara transparan serta mengakomodir aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang dan tentunya dilakukan dengan skala prioritas.

    "Kami berharap agar Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 mampu menyerap usulan pembangunan yang akomodatif dan dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi daerah," katanya.

    Dikatakanya, RKPD telah dilaksanakan sebelumya ditingkat kecamatan. Salah satunya aspirasi masyarakat yang harus ditampung dalam artian apa keluhan dari masyarakat tersebut. 

    Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Pesisir Selatan, yang diwakili Kabid. Perencanaan Makro,  Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Afrizal Umari,  ST. MSE, menjelaskan, pemkab berupaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

    Kemudian sasaran Musrenbang RKPD adalah untuk penyempurnaan rancangan, prioritas, arah dan kebijakan pembangunan tahun 2022 dari berbagai stakeholder. (milhendra wandi)