×

Iklan


Bupati Eka Putra: UU Sumbar yang Baru, Monentum Bagi Tanah Datar

01 Agustus 2022 | 15:52:47 WIB Last Updated 2022-08-01T15:52:47+00:00
    Share
iklan
Bupati Eka Putra: UU Sumbar yang Baru, Monentum Bagi Tanah Datar
Bupati Tanah Datar, Eka Putra. DOK

Batusangkar, Khazminang.id-- Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU Sumbar) yang mengatur falsafah syariat Islam.

Undang-undang tersebut ditandatangani serta diundangkan pada Senin (25/7). Situs resmi Kementerian Sekretariat Negara mengunggah salinan UU Sumbar pada Sabtu (30/7) lalu.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyebut, lahirnya UU Sumbar tersebut merupakan momentum bagi Kabupaten Tanah Datar untuk terus mengembangkan destinasi wisata Puncak Bukit Marapalam, tempat digelarnya peristiwa Sumpah Sati Marapalam.

    Hal itu disampaikan Eka menyikapi lahirnya UU Sumbar yang baru tersrbut, di mana di dalam UU itu diatur bahwa Provinsi Sumbar menganut falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah (ABS-SBK).

    "Tempat digelarnya peristiwa Sumpah Sati Marapalam itu adalah di Puncak Marapalam yang berada di Nagari Batubulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar," jelas Eka Putra, Senin (1/8).

    Menurut Eka, pihaknya juga sudah menginstruksikan OPD yang bergerak di bidang kebudayaan dan pariwisata untuk serius menggarap isu ini.

    "Orang Minang seluruh dunia ingin tahu dan harus tahu falsafah ABS-SBK. Bagaimana sejarahnya, di mana tempatnya, dan bagaimana sejarahnya. Ini yang harus kita siapkan untuk pengunjung," terang Eka.

    Sekadar informasi, Presiden Jokowi telah menandatangani UU tentang Provinsi Sumbar. Di dalamnya diatur falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah (ABS-SBK), yaitu dalam Pasal 5 huruf c yang berbunyi :

    Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

    Dalam bab 'Penjelasan', dijelaskan maksud pasal tersebut. Bahwa falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga dijelaskan perihal pengertian adat salingka nagari.

    Berikut bunyi penjelasan Pasal 5 c:

    Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan "adat salingka nagari" adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut. (Heri)