|
Padang – Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat menciptakan
inovasi digital Sistem Pelaporan Barang Inventaris (SILARIS). Hal ini untuk
mempermudahkan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan BPBD
Sumbar.
Pasalnya, selama ini dalam pengelolaan BMD di lingkungan
BPBD Sumbar masih mengalami berbagai kendala. Atas alasan itu, inovasi ini
sangat penting diciptakan untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang
akuntabel ke depannya.
“Kita berharap dengan adanya inovasi ini, iventaris aset
kita di BPBD bisa tertib administrasi, disusun sesuai sistem dan prosedur atau
pedoman yang berlaku,” kata Pengelola BMD BPBD Sumbar, Rika Fitri pada Jumat,
(18/11) di Padang.
Dia mengakui, proses pencatatan, pelaporan, dan
peminjaman tahun-tahun sebelumnya di lingkungan BPBD Sumbar masih dilakukan
secara manual. Hal ini sangat menyulitkan bagi penanggungjawab memantau
keberadaan BMD, termasuk dalam melakukan penghapusan dan mutasi barang tersebut.
Koordinator SILARIS, Ade Imansyah menambahkan, sistem
pengelolaan aset daerah merupakan salah satu sistem manajemen pemerintah daerah
yang juga dikembangkan dalam e-Goverment. Dengan memanfaatkan SILARIS,
pencatatan, pelaporan, dan proses peminjaman barang di lingkungan BPBD Sumbar
semakin lebih baik.
“Kita memanfaatkan teknologi, jadi melalui SILARIS kita
bisa memantau keberadaan aset secara digital. Jadi semua proses pencatatan,
pelaporan, maupun peminjaman tidak lagi secara manual yang kadang menyulitkan,”
tuturnya.
Lebih rinci dia menjelaskan, dengan adanya inovasi
SILARIS ini bakal memudahkan dalam pelaporan BMD di BPBD Sumbar. Pasalnya,
dalam aplikasi SILARIS berisikan data base barang inventaris atas aset, mulai
dari spesifikasi barang, jumlah barang, tahun perolehan barang, pemegang
barang, kondisi barang, hingga catatan peminjaman barang.
Selain itu, SILARIS yang diciptakan bersama perguruan
tinggi di Sumbar ini memiliki keunggulan dan kebaruan sistem, bisa menampung
data BMD dengan jumlah banyak.
“Karena semuanya dikelola secara digital, keamanan aset
lebih terjamin, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” terang Ade. (devi)
