×

Iklan

HADIRKAN NARASUMBER LINTAS LEMBAGA
Besok, KI Sumbar Bedah Ketentuan Pidana Informasi Publik

22 November 2021 | 12:36:11 WIB Last Updated 2021-11-22T12:36:11+00:00
    Share
iklan
Besok, KI Sumbar Bedah Ketentuan Pidana Informasi Publik
Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi.

Padang, Khazminang.id-- Komisi Informasi (KI) Sumbar bakal membedah pasal pidana informasi yang termaktub pada Bab IX Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Discussion Grup (FGD) digelar besok, Selasa (23/11) di Truntum Hotel.

“Pasal-pasal pidana tersebut ada di Pasal 51 sampai 57, itu faktanya bahwa UU KIP punya karakteristik regulasi tersendiri. Tapi sejak UU KIP efektif berlaku 11 tahun lalu, pasal-pasal itu seakan berada di lorong hampa,” ujar Adrian Tuswandi, Komisioner KI Sumbar yang membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), dalam keterangan pers yang diterima Khazminang.id, Senin (22/11).

Menurut komisioner dua periode ini, ada banyak faktor penghambat dan ketakadaan regulasi tindaklanjut terkait pidana informasi publik tersebut, sehingga pasal-pasal itu seperti ada dan tiada saja.

    “FGD dengan tema Ketentuan Pidana UU 14 Tahun 2008, problem dan ketentuan hukum penerapannya,” ujar Adrian

    Adrian yang biasa disapa Toaik di kalangan jurnalis dan penggiat keterbukaan infomasi publik di Sumbar ini mengatakan, FGD besok adalah bagian dari ikhtiar KI Sumbar.

    “Hasil FGD adalah rekomendasi yang akan disampaikan ke KI Pusat dan stakeholder penegakan hukum, supaya pasal pidana informasi itu tidak menjadi macan kertas saja,” ujar Adrian.

    Pembahasan FGD, kata Adrian, tentu akan merujuk ke soal unsur pidana informasi publik, pertanggungjawaban pidana, dan prosedur pemidanaan yang dilakukan.

    “Semoga FGD besok mendapatkan solusi dalam penerapan Bab XI ketentuan pidana di UU 14 tahun 2008,” ujar Adrian.

    Sementara Panitera Pengganti KI Sumbar, Kiki Eko Saputra mengatakan, FGD akan menghadirkan narasumber lintas lembaga.

    “Ada bang Adrian (komisioner KISB), Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Pengadilan Tinggi Sumbar dan Pakar Hukum Pidana dari Unand,” ujar Kiki. (han/rel)