×

Iklan


Bersaksi Lagi di KPK, Gamawan Fauzi: "Saya tak Kenal Paulus"

29 Juni 2022 | 20:03:25 WIB Last Updated 2022-06-29T20:03:25+00:00
    Share
iklan
Bersaksi Lagi di KPK,  Gamawan Fauzi: \"Saya tak Kenal Paulus\"
Gamawan Fauzi usai memberi kesaksian di KPK (foto: Republika)

Jakarta, Khazminang.id -- -- Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tetap konsisten dan tidak berubah jawaban dari apa yang sudah disampaikannya ke penyidik KPK selama ini. Khusus untuk interaksinya dengan tersangka baru kasus korupsi KTP elektronik, Paulus Tannos (Dirut PT Sandipala Arthaputra), Gamawan Fauzi menyatakan tidak pernah mengenalnya.

“Hanya tiga pertanyaan saja, apakah saya kenal dan pernah kontak dengan Paulus? Pernah kenal dengan Miriam dan konfirmasi keterangan saya teradahulu. Ya tetap seperti kesaksian saya terdahulu, jawabannya sama,” kata Gamawan Fauzi usai memberikan kesaksian kepada penyidik KPK terkait tersangka Paulus Tannnos yang disangka KPK ikut ‘makan’ duit korupsi KPT erlektronik yang sudah memakan korban para pejabat tinggi Kemendagri, Ketua DPR RI, anggota DPR dan sejumlah pengusaha itu.

"Tidak, mana saya tahu Tannos di mana. Dulu saja tidak pernah ketemu," kata Gamawan usai memberi kesaksian di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

    KPK meminta kesaksian Gamawan untuk pemberkasan tersangka Paulus Tannos dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el).

    Dalam memberi kesaksian tersebut, Gamawan mengaku hanya dikonfirmasi mengenai komunikasinya dengan anggota DPR RI 2014-019 Miryam S. Haryani.

    "Dikonfirmasi yang lama saja, Miryam, Miryam," kata dia.

    Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi KTP elektronik, yakni mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota DPR RI 2014-019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el Husni Fahmi.

    Empat orang itu disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Dalam konstruksi perkara, dijelaskan pula bahwa ketika proyek KTP elektronik dimulai pada tahun 2011 tersangka Paulus Tannos diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor dan tersangka Husni dan Isnu. Padahal, Husni dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan panitia lelang.

    Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa "output" di antaranya adalah SOP pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang pada tanggal 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.

    Tersangka Paulus Tannos juga diduga lakukan pertemuan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk bahas pemenangan konsorsium PNRI dan sepakati "fee" sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban "fee" yang akan diberikan kepada yang mereka sebut ‘beberapa anggota DPR RI’ dan ‘pejabat pada Kemendagri’.

    Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait dengan proyek KTP elektronik tersebut. (eko/ant)