×

Iklan


Beda Pernyataan dengan Dirintel, Humas Polda Sumsel Bantah Anak Akidi Tio Tersangka

02 Agustus 2021 | 16:47:50 WIB Last Updated 2021-08-02T16:47:50+00:00
    Share
iklan
Beda Pernyataan dengan Dirintel, Humas Polda Sumsel Bantah Anak Akidi Tio Tersangka
Keluarga dari mendiang pengusaha Akidi Tio memberikan bantuan sebesar Rp2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan. Sumbangan itu menurut polisi, bermasalah. POLDA SUMSEL

Jakarta, Khazminang.id-- Polda Sumsel beda pernyataan terkait status anak Akidi Tio, Heriyanti, soal sumbangan Rp 2 triliun. Humas Polda Sumsel kini membantah Heriyanti sudah jadi tersangka.

"Statusnya saat ini masih proses pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Supriadi, di Mapolda Sumsel, Senin (2/8/2021).

Wartawan mengkonfirmasi kembali pernyataan Dirintel Polda Sumsel, Kombes Ratno Kuncoro, yang menyebut Heriyanti sudah menjadi tersangka. Kombes Supriadi membantah.

    "Belum," jawabnya.

    Dia menegaskan penanganan anak Akidi Tio ada di Dirkrimum Polda Sumsel. Kombes Supriadi menyatakan kembali belum ada penetapan tersangka.

    "Yang punya kewenangan rilis cuma 2, pak Kapolda dan Kabid Humas. Yang dipakai adalah statement kabid Humas. Ini saya rilis atas perintah dan petunjuk Bapak Kapolda," kata Kombes Supriadi.

    Sebelumnya diberitakan, Direktur Intelkam Polda Sumsel, Komisaris Besar Ratno Kuncoro mengatakan Heriyanti ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menyiarkan kabar tidak pasti mengenai pemberian bantuan sebesar Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumsel.

    "Sekarang tersangka masih diperiksa, statusnya saat ini sudah tersangka karena kita sudah mengumpulkan alat bukti yang cukup," ujar Ratno, Senin (2/8).

    Ratno mengatakan, saat ini penyidik tengah menggali motif yang mendasari Heriyanti melakukan hal tersebut. Tim yang dibentuk Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri sudah melakukan penelusuran sejak hari saat Heriyanti dan dokter pribadi keluarga Hardi Darmawan secara simbolis memberikan bantuan tersebut.

    "Saya mewakili Polda Sumsel mengatakan hal ini, unsur pidana sudah terpenuhi hingga akhirnya hari ini kita lakukan penindakan," kata dia.

    Dirintel Polda Sumsel Kombes Ratno Kuncoro hadir dalam konferensi pers bersama tentang sumbangan keluarga Akidi Tio di Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga berada di lokasi konferensi pers tersebut.

    "Akan kita kenakan UU nomor 1 tahun 1946, pasal 15 dan 16. Ancaman (pidana) di atas 10 tahun karena telah membuat kegaduhan," ujar Direktur Intelkam Polda Sumsel Komisaris Besar Ratno Kuncoro, Senin (2/8).

    Undang-undang nomor 1 tahun 1946 mengatur tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada pasal 15 disebutkan, "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

    Sementara pasal 16 berbunyi "Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan."

    Ratno berujar, saat ini penyidik masih mendalami motif yang melatarbelakangi Heryanti melakukan hal tersebut. Pihaknya pun masih menyelidiki seberapa jauh keterlibatan dokter pribadi keluarga Akidi, Hardi Darmawan, yang menjadi perantara dalam pemberian bantuan secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri.

    "Tim yang dibentuk Kapolda Sumsel sudah bekerja sejak Senin, saat bantuan diberikan secara simbolis. Penyidik menggunakan data IT dan analisis intelejen untuk menyelidiki hal ini. Setelah yakin bahwa unsur pidana sudah terpenuhi, kita lakukan penindakan," ungkap Ratno. (*/han)