×

Iklan


Bebani Rakyat, Anggota DPR RI Ini Tolak PPN Sembako dan Pendidikan

15 Jun 2021 | 07:14:01 WIB Last Updated 2021-06-15T07:14:01+00:00
    Share
iklan
Bebani Rakyat, Anggota DPR RI Ini Tolak PPN Sembako dan Pendidikan

Padang, Khazminang.id - Entah ide dari mana datangnya, pemerintah berniat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan. Sementara kehidupan masyarakat sejak setahun lalu sudah hancur lebur akibat pandemi Covid 19 dan hingga kini belum pulih.

Karena itu, tak berlebihan rasanya jika wacana penerapan PPN sembako dan pendidikan yang dilontarkan pemerintah  itu, menuai protes dari berbagai kalangan. Salah satunya anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni yang dengan tegas menyatakan menolaknya. Sebab pengenaan pajak tersebut akan semakin membebani masyarakat.

“Jangan menambah beban rakyat. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang berantakan akibat  pandemi Covid 19, seharusnya negara hadir memberikan bantuan sebanyak mungkin untuk pemulihan,” terang Lisda Hendrajoni saat dihubungi kemarin.

    Menurutnya, meski masih bersifat wacana namun ide yang sudah sampai ke telinga masyarakat itu tak urung akan menyakiti hati masyarakat, dan secara psikis sudah menjadi beban mental bagi mereka. Pastinya mereka kebingungan sebab masih banyak yang tak sanggup bertahan di tengah pandemi ini dan bersandar pada uluran tangan pihak lain.

    “Bayangkan, beberapa di antaranya tak mampu bertahan di tengah pandemi dan terpaksa usahanya gulung tikar, ada pula yang kehilangan pekerjaan. Lalu kini pemerintah menambah lagi beban mereka dengan ide memungut pajak seperti ini, tentu memberi beban mental tersendiri bagi mereka," kata anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumbar 1 ini.

    Oleh sebab itu, lanjut kader NasDem ini, pihaknya dengan tegas menyatakan menolak dan menyatakan berpihak kepada rakyat. Pihaknya juga meminta agar pemerintah membatalkan revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terutama terkait penerapan pajak pertambahan nilai untuk sembako dan pendidikan.

    Di tengah pandemi ini, sebaiknya pemerintah memikirkan beragam program yang pro rakyat yang diyakini memberikan solusi agar mereka dapat keluar dari kesulitan ekonomi. Hal itu lah yang kini tengah dinanti masyarakat.

    “Masyarakat membutuhkan program-progam pemerintah yang pro pada mereka, progam yang memberikan peluang kerja sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau dan memberikan pendidikan yang layak pada keluarganya,” tegasnya. (devi)