×

Iklan


Banyak Pengaduan, PPDB SMAN 1 Padang Panjang Menuai Kisruh

17 Jun 2021 | 20:23:34 WIB Last Updated 2021-06-17T20:23:34+00:00
    Share
iklan
Banyak Pengaduan, PPDB SMAN 1 Padang Panjang Menuai Kisruh
SMA Negeri 1 Padang Panjang. IST

Padang Panjang, Khazminang.id-- Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Kota Padang Panjang kembali diwarnai kekisruhan. Sebagian besar dipicu sistem zonasi yang dibuat Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, yang tidak mencerminkan keadilan tentang kedekatan jarak rumah dan lokasi sekolah.

Kisruh dalam penerapan sistem zonasi penerimaan siswa baru tahun ini, seharusnya tak terjadi jika pemerintah provinsi dan daerah berkoordinasi dengan baik. Berbagai penolakan dan keberatan orang tua murid bisa diantisipasi dengan sosialisasi yang lebih dini dan intensif. Kekecewaan soal pengaturan zonasi yang dinilai tak masuk akal, juga bisa dicegah jika pemerintah daerah membuka ruang konsultasi publik yang memadai.

Ada juga yang mempersoalkan penentuan zonasi yang tak sepenuhnya mencerminkan kedekatan lokasi rumah siswa dengan sekolah. Beberapa sekolah di daerah permukiman padat, memang membuat sejumlah siswa yang tinggal relatif dekat kehabisan kursi dan harus mencari sekolah lain yang lokasinya justru lebih jauh.

    Baca juga:

    https://khazminang.id/kelulusan-69-calon-siswa-sma-di-padang-panjang-dibatalkan-kok-bisa

    Masri Edwar, salah seorang pemerhati pendidikan di Kota Padang Panjang pada khazminang.id mengatakan, beberapa aduan yang diterima pada LSM, media dan Niniak Mamak saat ini mengeluhkan peserta tidak bisa mendaftar ke sekolah yang berjarak dekat dengan rumahnya, karena beda zonasi yang ditentukan Dinas Pendidikan

    “Sementara sekolah yang terdaftar dalam zonasi domisili letaknya lebih jauh,” kata Masri.

    Dia mengatakan, perkara ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Kemendikbudristek agar tidak ada keluhan dalam implementasinya. Namun di lapangan kata dia, ini masih jadi keluhan utama. Artinya kolaborasi antara Propinsi sebagai pengelola sekolah SLTA dan daerah tak terjalin.

    “Seyogyanya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan lebih gesit lagi memberikan masukan. Dari data yang ada sekarang, SMAN 1 hanya dihuni bagian timur, bagian barat meski sekolah di depan rumahnya tak bisa masuk,” ujarnya.

    Sesuai aturan kementerian, sekolah negeri harus menerima calon siswa yang tinggal di wilayah yang sama, sebanyak minimal 90 persen dari daya tampung sekolah. Adapun siswa di luar zonasi bisa masuk lewat jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dengan kuota masing-masing maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah.

    Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Tabrani saat dikonfirmasi masalah tersebut mengatakan semua ditentukan provinsi.

    “Kita telah masukkan usulan sebelumnya, namun semua keputusan berada di tangan provinsi, karena pengelolaan SMA di seluruh Sumbar berada di bawah pengawasan Disdik Provinsi. Namun karena banyaknya pengaduan, kita akan bicarakan kembali dengan provinsi,” ujarnya. Paulhendri