×

Iklan


Bansos Beras Berstiker Paslon Capres Bikin Heboh, Bulog Bantah Politisasi

06 Februari 2024 | 12:06:21 WIB Last Updated 2024-02-06T12:06:21+00:00
    Share
iklan
Bansos Beras Berstiker Paslon Capres Bikin Heboh, Bulog Bantah Politisasi

Jakarta, Khazanah – Badan Urusan Logistik (Bulog) membantah adanya kesengajaan menggunakan atribut kampanye pada bantuan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Viral di sosial media foto beras SPHP terdapat atribut kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres)

Pembahasan tersebut bermula dari sebuah unggahan akun X (dahulu Twitter) @Miduk17 yang mengklaim paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan memakai beras bulog sebagai kampanye.

Perum Bulog menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) sebanyak 10 kg sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun, termasuk politik menjelang pemilihan Capres-Cawapres 2024.

    Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengaku bahwa, bantuan pangan yang saat ini disalurkan oleh Bulog seringkali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, termasuk pemilihan umum (pemilu) 14 Februari 2024 mendatang.

    “Kami mengamati bahwa bantuan pangan yang sedang disalurkan ini seringkali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya adalah pemilihan umum yang saat ini sudah di depan mata. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bulog,” ujar Bayu.

    Dia mencatat, Bulog konsisten melaksanakan kegiatan penyaluran bansos sesuai ketentuan, sehingga tujuan program untuk membantu masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sekaligus, sebagai cara otoritas mengurangi tekanan gejolak harga pangan karena dampak El Nino.

    Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan pelaksanaan bantuan pangan yang disalurkan ke 22 juta KPM ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apapun.

    Dirinya menekankan pelaksanan bansos beras yang telah berjalan dari tahun lalu itu akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

    “Pelaksanaan bantuan pangan yang ditugaskan oleh Presiden ke kami dan Bulog ini akan dilakukan sampai dengan bulan Juni nanti. Jadi pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang pemilu,” papar dia.

    “Tidak, tidak begitu. Bahkan Bantuan Pangan ini dari tahun lalu pun sudah dilaksanakan, dan ini akan terus dikerjakan mengingat saudara-saudara kita yang sebanyak 22 juta KPM ini sangat membutuhkan,” lanjut Arief.

    Presiden Jokowi secara terbuka juga menyampaikan bahwa program yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas pemerintah saat ini.

    Kepala Negara menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) beras sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mengingat adanya krisis pangan yang sedang melanda dunia saat ini. Dalam hal ini, pemerintah melalui Bulog memberikan bantuan berupa beras berkualitas baik kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

    “Saat ini semua negara tengah dilanda musim kemarau yang panjang, dan ini membuat negara-negara tersebut menahan berasanya untuk keperluan negaranya sendiri. Karena supply-nya terbatas, hal ini yang membuat harga beras menjadi naik. Oleh sebab itu Bantuan Pangan ini disalurkan untuk melindungi masyarakat dari krisis pangan tadi. Dan kita sudah anggarkan untuk dilaksanakan sampai dengan bulan Juni nanti. Jika anggarannya memungkinkan dan masih ada ruang untuk menyalurkan, maka akan dilanjutkan lagi di bulan-bulan seterusnya,” jalas Presiden.

    Berikut Fakta bansos beras beratribut Paslon:

    1. Tidak Ada Atribut Kampanye

    Berdasarkan penuturan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dirinya dengan tegas mengatakan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres apapun.

    “Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dikutip Antara.

    2. Bulog Untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras

    Bayu mengatakan bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga beras, dibuatlah program SPHP, program yang diatur oleh pemerintah bersama dengan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog.

    3. Bekerjasama Dengan Jaringan Distributor

    Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional dalam pendistribusiannya,agar masyarakat bisa mengakses beras tersebut dengan mudah.

    “Sehingga, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras,” ucap Bayu.

    4. Bulog Tak Miliki Wewenang

    Terkait adanya penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bayu mengaku bahwa Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat.

    “Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut,” ungkap Bayu

    5. Bantahan Bulog

    Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi membantah adanya kesengajaan dari pihaknya maupun Bulog untuk menempel salah satu stiker paslon capres-cawapres pada beras SPHP.

    Dengan tegas Arief mengatalam bahwa beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan uang negara.

    “Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” tegas Arief.

    6. Realisasi Penyaluran SPHP Pada 2023, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30 persen. Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Khusus untuk Januari-Maret, SPHP akan diupayakan mencapai 200 ribu ton tiap bulan