|
Jakarta,
Khazanah – Pasangan Capres-Cawapres mulai menebar janji-janji jika terpilih
menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pasangan Capres-Cawapres
tersebut antara lain Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud MD.
Berikut
deretan janji-janji terkait ekonomi yang dibawa Anies-Cak Imin,
Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud MD untuk Pilpres 2024 mendatang.
1.
Janji Anies-Cak Imin Pemerataan Ekonomi
Anies-Cak
Imin telah mencantumkan visi-misi mereka dalam berkas pendaftaran yang dibawa
pada Kamis, 19 Oktober 2023 lalu. Adapun dalam dokumen visi, misi dan
program kerja tersebut, AMIN mengusung visi 'Indonesia Adil Makmur untuk
Semua'. Salah satunya isi dari visi misi Anies-Cak Imin yaitu
penerapan upah minimum. Hal ini tertuang dalam Misi 2 poin 3 tentang
pemerataan ekonomi, ‘Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan
kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja’.
Selain
itu, Anies-Cak Imin ingin menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk
menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks Gini) dari 0,388 (2023),
menjadi 0,36-0,37 (2029). Anies-Cak Imin juga ingin menciptakan 15 juta
lapangan kerja baru. Hal ini tertuang dalam Misi 2 poin 2 tentang penciptaan
lapangan kerja berkualitas, ‘Menciptakan minimal 15 juta lapangan kerja baru
termasuk pekerjaan hijau/green jobs pada 2025-2029’.
Kemudian,
menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor
industri manufaktur, guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45%
(Feb 2023) menjadi 3,5%-4,0% (2029).
Tak
hanya itu, Anies dan Cak Imin ingin agar badan penerimaan negara berada
langsung dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Hal
tersebut tertuang dalam Misi 2 soal Kelembagaan Keuangan Negara. Tujuan dari
pembentukan badan penerimaan negara ini salah satunya untuk menggenjot
penerimaan negara, ‘Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung
presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna
menaikkan penerimaan negara’.
2.
Janji Prabowo-Gibran, Dana Abadi Pesantren dan Lansia
Salah
satu janji ekonomi Prabowop-Gibran yang juga jadi program unggulan pasangan ini
adalah dana abadi pesantren dan KIS untuk lansia, yaitu ‘Untuk itu, mohon izin
Pak Prabowo saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi
pesantren, dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2019’.
Selain Prabowo-Gibran
juga merangkum sejumlah program kerja di bidang ekonomi guna menggapai mimpi
Indonesia Emas 2045. Kedua paslon tersebut mengoarkan janji agar seluruh rakyat
bisa mendapat pekerjaan layak, menjamin harga kebutuhan pokok, hingga mencukupi
gaji para pekerja di berbagai tingkat, mulai dari buruh sampai guru, ‘Impian
kami semua rakyat Indonesia mempunyai pekerjaan yang layak, semua anak-anak
bangsa kita bisa sekolah dan menuntut ilmu terbaik dengan lancar, semua
kebutuhan pojok terpenuhi dengan harga-harga yang terjangkau, semua petani bisa
tersenyum karena harga jual produk mereka bagus’.
Semua
buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup, semua guru
tekun mencerdaskan bangsa dan hidupnya dijamin pemerintah, polisi, jaksa,
prajurit berjuang dengan gaji yang layak dan keadaan hidup yang baik, semua
pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit.
Guna
mengejar target Indonesia Emas 2045, Prabowo-Gibran memakai landasan awal yang
telah dicanangkan Soekarno dan Mohammad Hatta dalam pembukaan UUD 1945. Menurut
pasangan calon terakhir yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini,
pembangunan ekonomi hingga kesejahteraan rakyat jadi hal wajib agar bisa
menggapai cita-cita tersebut.
Tak
lupa, keduanya pun berjanji melanjutkan pembangunan yang didirikan atas dasar
fondasi dari para pemimpin negara sebelumnya, khususnya Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan mencapai usia 100
tahun proklamasi kemerdekaan di tahun 2045. Pemerintahan Presiden Joko Widodo
telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang
mencita-citakan tercapainya Indonesia Emas di atau sebelum tahun 2045.
Menurut
keduanya, intisari target dari RPJPN 2025-2045, antara lain, pendapatan per
kapita setara negara maju. Kemudian, kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan
berkurang.
3.
Janji Ganjar-Mahfud MD, Hapus Kemiskinan
Sementara
itu, pasangan Calon Presiden dan Wakik Presiden (Capres-Cawapres) Ganjar
Pranowo dan Mahfud MD berjanji menghapus angka kemiskinan ekstrem, jika
keduanya terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.
Hal
tersebut menjadi pijakan bagi tekad kami di dalam mewujudkan kemiskinan ekstrem
nol persen, dan secara bertahap mengurangi kemiskinan hingga 2,5 persen tahun
2029.
Guna
memerangi angka kemiskinan tersebut, kedua paslon itu menjamin adanya 17 juta
lapangan kerja baru yang bakal dibuka setiap tahunnya. Memastikan penyerapan
angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga
mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat
kerja. Di sisi lain, Ganjar-Mahfud juga menyatakan komitmennya untuk
mempercepat keadilan dan kemakmuran rakyat, dengan menaruh perhatian terpenting
bagi fakir miskin dan anak telantar untuk dipelihara negara. Fakir miskin dan
anak terlantar dipelihara oleh negara, adalah amanat konstitusi. Kami bertekad
menjalankan amanat tersebut dengan target pengurangan kemiskinan yang jelas dan
progresif.
Adapun
strategi percepatan penghapusan kemiskinan yang ditawarkan Ganjar-Mahfud,
dilakukan dengan konvergensi program pusat dan daerah, serta optimalisasi dana
non-APBN. Keduanya juga target menambah 5 juta penerima program keluarga
harapan (PKH), dari 10 juta penerima menjadi 15 juta penerima. Cukup dengan
memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias KTP, mereka janji melindungi
banyak warga rentan.
Upaya
lainnya yang disuarakan Ganjar-Mahfud untuk memberantas kemiskinan, melalui
dana abadi kesejahteraan sosial dan harus berkelanjutan.
Ganjar-Mahfud
juga berkomitmen untuk melanjutkan kerja Jokowi dan jajarannya dalam hal
pembangunan IKN Nusantara. Paslon ini percaya, pemindahan ibu kota bakal jadi
titik tengah keseimbangan ekonomi di Indonesia.
