×

Iklan

MENKEU BONGKAR 'PENYAKIT' PENGELOLAAN KEUANGAN
Anggaran Pemda Diecer ke 200 Ribu Program, Tapi Minim Hasil

13 September 2021 | 14:37:54 WIB Last Updated 2021-09-13T14:37:54+00:00
    Share
iklan
Anggaran Pemda Diecer ke 200 Ribu Program, Tapi Minim Hasil
Menteri Keuangan Sri Mulyani. NET

´╗┐Jakarta, Khazminang.id-- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut salah satu 'penyakit' dalam pengelolaan keuangan daerah adalah banyaknya belanja daerah yang berdampak minim.

Ia menyebut secara total di level daerah terdapat 29.623 program yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan pada tahun ini. Ia menyebut pemda mengecer anggaran menjadi kegiatan kecil yang minim hasil alias outcome dan output.

"Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer ya seperti ini. Pokoknya kecil-kecil semua dapat tapi tidak memerhatikan pengeluaran itu menghasilkan output dan outcome," kata Sri Mulyani, pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).

    Selain itu, ia membeberkan kalau belanja juga belum produktif, ini tercermin dari besarnya porsi anggaran belanja pegawai, yakni 32,4 persen dari pagu. Sementara, hanya 11,5 persen pagu dibelanjakan untuk infrastruktur layanan publik.

    Dia juga menemukan hingga tahun ini masih banyak daerah yang melakukan business as usual dan mengendapkan uangnya di perbankan meski sudah disinggung sejak tahun lalu. Bendahara Negara mencatat per Juli 2021 dana pemda yang mengendap di bank masih selangit, yaitu Rp173,73 triliun.

    "Posisi Juli 2021 ada Rp173,73 triliun dana pemda yang tersimpan di perbankan, dalam situasi covid-19 kami lebih memperhatikan setiap transfer dan harusnya kami harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," beber dia.

    Di sisi lain, dia menilai akuntabilitas secara administratif pemda sudah membaik. Namun, secara material ia menyebut masih diperlukan perbaikan.

    Kendati secara rata-rata kinerja pengelolaan keuangan pemda masih jauh dari memuaskan, Ani mengakui ada pemda yang mengelola anggaran dengan baik dan manfaat bisa dirasakan oleh warganya.

    Guna menciptakan kesetaraan kualitas pengelolaan dana dan pemerataan pembangunan, ia menyebut Kemenkeu akan mengubah formula penetapan pagu Dana Alokasi Umum (DAU).

    Ani menjelaskan penetapan pagu bakal berbasis kinerja pemda. Nantinya, penetapan pagu diatur lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan pusat dan daerah dengan memerhatikan kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah.

    "Penggunaan DAU akan disesuaikan dengan kinerja daerah dalam mencapai standar pelayanan minimum," jelasnya.

    Sebagai informasi, DAU adalah dana pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom setiap tahun. DAU diberikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhannya melaksanakan desentralisasi.

    Belanja APBD Buruk

    Sri Mulyani juga mencermati masih banyaknya belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang buruk. Hal ini berakibat pada capaian output dan outcome pembangunan daerah yang sangat timpang.

    Padahal, pemerintah telah membuat formulasi untuk mengurangi ketimpangan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah lewat Transfer ke Daerah (TKD) sejak 2004.

    Sri Mulyani mencontohkan angka partisipasi murni (APM) pendidikan untuk tingkat SD-SMP-SMA di sejumlah daerah yang masih minim. Adapun pemerintah pusat kini sudah mendelegasikan urusan pendidikan ke masing-masing pemerintah daerah.

    "Kita lihat angka partisipasi dalam pendidikan yang masih kelihatan. Di wilayah Papua ada daerah yang capaian APM dari SMP dan SMA-nya hanya 13,3 persen. Angka nasional kita di 70,68 persen," bebernya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

    Selain pendidikan, Sri Mulyani menambahkan, belanja APBD yang minim pun berdampak terhadap akses air minum layak yang masih jauh dari harapan. Meski di beberapa wilayah di Pulau Jawa seperti Magelang, Tegal dan Klaten saat ini sudah 100 persen.

    "Namun kita lihat, di beberapa daerah seperti Kabupaten Lanny Jaya hanya 1 persen penduduknya memiliki akses air minum layak. Kabupaten Mamasa 22,9 persen, Tulang Bawang Barat 27,4 persen," ungkapnya.

    Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang buruk tersebut pun tergambar dari tingkat penduduk miskin di kawasan Indonesia Timur yang masih tinggi.

    Seperti di Kabupaten Deiyai, Papua yang jumlah penduduk miskin mencapai 41,76 persen, lalu Kabupaten Sumba Tenggah NTT 34,49 persen, dan Kabupaten Sabu Raijua 30,18 persen.

    "Itu menunjukan belum optimalnya pemanfaatan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa atau TKDD di dalam mendorong pembangunan di daerah. Meskipun 70 persen dari APBD itu berasal dari TKDD," tuturnya.

    "Ini berarti transfer yang diberikan kepada daerah dan merupakan mayoritas atau sumber utama dari daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah," tegas Sri Mulyani. (han/cnn/lip)