|
Padang – Ancaman bencana baik intensitas maupun
frekwensinya dari waktu ke waktu terus meningkat, terutama dengan adanya perubahan
iklim, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan. Selain itu, seiring pertambahan
jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan meningkat dan eksploitasi
lingkungan yang akhirnya banyak
masyarakat tinggal di kawasan rawan bencana.
Terhitung sejak Januari - 19 September 2024, tercatat
1.407 kejadian bencana di tanah air, di antaranya gempa bumi 14 kejadian,
erupsi gunung api 3 kejadian, banjir 771, kebakaran hutan dan lahan 226, cuaca
ekstrem 217, tanah longsor 89, kekeringan 38 dan gelombang pasang dan abrasi 8 kejadian.
Data menunjukkan, tidak ada kabupaten/kota yang bebas dari ancaman bencana.
“Dampak bencana alam selama 2024 itu, menyebabkan 353
orang meninggal dunia, 49 orang dinyatakan hilang, 797 luka-luka dan 4.597.402
orang menderita dan mengungsi,” kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta
Dewi dalam kegiatan Webinar Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis
Komunitas (KNPRBBK) tahun 2024, Kamis (19/09/2024)
Webinar yang mengusung tema Penguatan Masyarakat Pesisir
dalam Rangka Kesiapan Menghadapi Ancaman Gempa Megatrust Berpotensi Tsunami itu,
diikuti sekitar 350 peserta yang berasal dari berbagai organisasi pegiat
kebencanaan, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan BPBD seluruh kabupaten/kota
dan provinsi terpapar dampak bencana gempa megathrust.
Koordinator Umum Forum PRB Sumbar, Hidayatul Irwan tampil
sebagai pemantik diskusi dengan penanggap Naibul Umam dari Platform Nasional
(Planas). Sedangkan moderator Khalid Syaifullah dari Forum PRB Sumbar.
Saat ini, lajut Prasinta Dewi, perhatian segenap
masyarakat tengah tertuju pada potensi bencana gempa dan tsunami akibat
megathrust, yaitu ancaman megathrust Mentawai di Siberut Utara dan ancaman megathrust Selat
Sunda. BNPB mengidentifikasi, sebanyak 5.744
desa pada 25 provinsi dan 237 kabupaten/kota berada di wilayah rawan tsunami.
“Wilayah pantai barat Sumatera dan selatan Jawa memiliki
ancaman gempa megathrust dengan risiko tsunami tinggi, sehingga perlu terus meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah sehingga perlu membangun awareness atau kesadaran dan kewaspadaan
masyarakat terhadap ancaman dan potensi gempa megathrust,” terang Prasinta Dewi.
Kota Padang dan Kabupaten Mentawai menjadi salah satu daerah terdampak gempa megathrust. Masing-masing pemerintah daerah telah berupaya maksimal untuk melakukan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi memaparkan potensi ancaman bencana gempa megathrust.
Pj Bupati Mentawai, Fernando
J. Simanjuntak dalam paparannya menyebutkan, jumlah penduduk Mentawai
berdasarkan data Dukcapil sebanyak 96.570 jiwa. Selanjutnya ketersediaan Tempat
Evakuasi Sementara (TES) sebanyak 245 unit dan telah terbentuk Kelompok Siaga
Bencana (KSB) pada 43 desa.
“Dari kajian yang dilakukan jika terjadi gempa megathrust,
maka sebanyak 27 desa yang dihuni oleh sekitar 41.890 jiwa terancam disapu tsunami,”katanya.
Fernando juga menyebut, Mentawai memiliki Indeks Risiko
Bencana 2023 pada angka162.58 yang termasuk kategori tinggi. Sedangkan Indeks
Ketahanan Daerah pada angka 0,42 atau dengan kategori rendah.
Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan masyarakat siaga tsunami percontohan
Desa Tua Pejat kerjasama dengan BMKG. Sebanyak 13 desa juga ditetapkan sebagai Desa
Tangguh Bencana (Destana) dan mendapat pembinaan langsung dari BNPB, yaitu Desa
Simalegi, Maileppet, Pasakiat Taileleu, Sagulubbeg,
Katurei, Tuapejat, Sipora Jaya, Bosua, Betumonga, Goisooinan, Sioban, Nemnemleleu, dan Muara Sikabaluan.
”Kita juga terapkan kearifan lokal dalam menyiapkan
kesiapsiagan dan mitigasi bencana, seperti Uma Mentawai, sebuah rumah berbentuk panggung terbuat dari kayu sehingga
tahan gempa,” katanya.
Selain
itu, jika terjadi gempa bumi masyarakat Mentawai langsung melakukan evakuasi
mandiri dan tidak menunggu pengumuman dari BMKG.
Sementara Pj Walikota Padang,
Andree Algamar menyajikan materi tentang Praktik Baik Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang. Diawali dengan
strategi penataan ruang wilayah Kota Padang
pasca gempa 2009 dengan memindahkan pusat pelayanan kota dan
pusat pelayanan regional pada ruang yang aman bencana.
Selanjutnya mengembangkan
pusat pelayanan kota di bagian utara, timur, selatan dan tengah kota berbasis
mitigasi bencana. Pemko Padang juga mengembangkan sub pusat pelayanan kota disesuaikan dengan kecenderungan
perkembangan dan skenario pengembangan kota. menetapkan pusat pelayanan sesuai
dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya.
“Strategi untuk pengendalian
dan penyebaran penduduk dilakukan dengan merencanakan distibusi penduduk pada masing-masing kecamatan
dan
mendorong perkembangan kota-kota
satelit di sekitar Kota Padang,” katanya. (devi)
