×

Iklan


Ajudan Gubernur Halangi Wartawan, Preseden Buruk Kebebasan Pers di Sumbar

01 September 2021 | 14:10:30 WIB Last Updated 2021-09-01T14:10:30+00:00
    Share
iklan
Ajudan Gubernur Halangi Wartawan, Preseden Buruk Kebebasan Pers di Sumbar
Ilustrasi. IST

Padang, Khazminang.id-- Beberapa hari belakangan, kasus yang mencuat ke permukaan dengan menyeret nama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, berimbas kepada aktivitas jurnalistik yang dijalankan jurnalis di lapangan.

Pada Kamis (26/8/2021) lalu, saat sejumlah wartawan berusaha menemui gubernur di Istana Gubernur Sumbar, salah seorang staf Mahyeldi menyampaikan kepada wartawan agar jangan menanyakan pertanyaan yang aneh-aneh.

Diketahui, saat itu Gubernur Mahyeldi sedang rapat koordinasi virtual dengan Kemenko Maritim dan Kemendikbud Ristek tentanf sekolah tatap muka. Staf Gubernur berpesan agar wartawan hanya menanyakan seputar acara yang sedang berlangsung. Ia beralasan karena pikiran Gubernur sedang tidak fokus. Wartawan diminta hanya menanyakan apa yang ada dalam agenda.

    Dikte nyaris serupa, kemudian juga terjadi lagi kemarin, saat sejumlah jurnalis ingin mewawancarai Gubernur Mahyeldi di komplek Gedung DPRD Sumbar. 

    "Kawan-kawan, kalau pertanyaan mobil (dinas) sama surat (sumbangan), saya cut. Bapak (Mahyeldi) tidak mau itu. Saya langsung saja," kata seorang ajudan di hadapan sejumlah wartawan, Selasa (31/8).

    Menanggapi hal itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang menegaskan, kebijakan atau sikap Gubernur Sumbar untuk tidak berkomentar ataupun bungkam, adalah haknya sebagai narasumber. Namun, dikte yang dilakukan bawahannya dengan cara mengatur-atur apa yang akan ditanyakan jurnalis kepada narasumber, adalah pelanggaran serius Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan menjadi preseden buruk kebebasan pers di Sumbar.

    "Apa yang akan ditanyakan dan apa yang tidak ditanyakan jurnalis, merupakan bagian dari otoritas ruang redaksi. Kalau ada pihak di luar redaksi mengatur-atur itu, sama dengan mencampuri independensi ruang redaksi, sehingga berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1 UU Pers, serta menggerus demokrasi yang berlaku di negara ini," kata Ketua AJI Padang, Aidil Ichlas didampingi Koordinator Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan, Yose Hendra, Rabu (1/9).

    Menurutnya, tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik, jelas diatur di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

    Untuk itu, pihaknya mengingatkan bahwa tindakan para bawahan Gubernur Sumbar dengan mendikte para jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik adalah penghalang-halangan kegiatan jurnalis, dengan berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers.

    "Kemudian, tindakan bawahan Gubernur Sumbar tanpa atau sepengetahuan (restu) gubernur yang mendikte para jurnalis, mempertontonkan penggerusan ekosistem demokrasi di Sumbar. Kami meminta Gubernur Sumbar untuk menegur bawahannya, dan memastikan upaya penghalangan jurnalis yang sedang bertugas tidak terulang. Jurnalis yang dalam tugas peliputan dilindungi Undang-Undang," pungkasnya.

    Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Novrianto. Usai mendapat laporan tersebut, dirinya langsung bereaksi keras terhadap aksi ajudan yang coba menghalang-halangi dan mengintervensi wartawan saat melakukan konfirmasi.

    “Ini sudah melanggar Undang-undang Pers. Ajudan sudah menghalang-halangi wartawan melakukan tugas jurnalistiknya,” kata Novrianto.

    Novrianto yang biasa disapa Ucok itu menyebutkan, ajudan tidak pantas melakukan tindak tersebut karena wartawan bekerja dilindungi Undang-Undang Pers.

    “Tidak ada haknya ajudan menghalang-halangi atau intervensi pada wartawan dalam melakukan tugasnya. Ini dia tidak mengerti dengan Undang-Undang Pers,” kata Novrianto.

    Dia juga berharap, hal seperti ini tidak terulang kembali, bukan hanya untuk ajudan gubernur, tapi pada semua pihak, kecuali dalam melakukan tugas jurnalistik seorang wartawan tidak memakai etika sesuai Undang-Undang yang berlaku.

    “Saya harapkan, ke depan tidak ada lagi yang seperti ini, pada semua pihak agar dapat membantu kelancaran tugas jurnalis, kecuali si wartawan melakukan tugasnya tidak mengacu pada aturan jurnalis, perlu untuk diingatkan, termasuk juga berkaitan dengan etika,” pungkas Ucok. ***