|
| Hj. Aida |
Padang, Khazminang.id - Nama Hj. Aida memang baru setahun bercokol di DPRD Sumbar menggantikan Darman Sahladi dari Fraksi Demokrat yang bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Limapuluh Kota akhir tahun 2020 lalu, sehingga sesuai peraturan, maka Hj. Aida pun tampil sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) pada akhir tahun 2020 itu.
Namun begitu, bukan berarti dia merupakan "orang baru" di kancah legislatif dan tidak berpengalaman sama sekali, karena sebelumnya ia pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota selama dua periode. Artinya, dalam kancah perpolitikan dia tidak bisa dianggap entang.
Dihubungi Khazminang.id akhir pekan lalu bagaimana pandangannya terhadap Provinsi Sumbar dibawah pemerintahan Mahyeldi dan Audy Joinaldy, dengan jujur dia menilai karena duet Mahyeldi-Audi Joinaldy itu masih baru memimpin Sumbar (baru setahun), tentu programyang pada tahun 2022 ini sesuai dengan visi dan misinya.
"Tentu harus ada pembuktian. Saya melihat, setiap OPD yang ada di bawah naungan gubernur dan wakil gubernur, harusnya betul-betul melihat visi dan misi gubernur dalam bekerja," tukasnya.
Namun dia sangat menyangkan Dinas Peternakan Sumbar yang dilihatnya bekerja tidak berpedoman kepada visi dan misi gubernur tersebut dan juga menilai kepala dinasnya tidak kooperatif dengan legislatif, sesama kepala dinas, termasuk dengan jajarannya sendiri.
Karena, setelah komunikasi dengan rapat pimpinan, dengan rapat komisi, tetapi mereka tetap melaksanakan sesuai keinginannya tanpa adanya turan yang mereka pegang dan tidak berdasarkan yang telah disetujui dari rapat tersebut.
"Kalau kitakan berbicara dengan aturan," tandasnya.
Ditambahkan, kalau aturan yang mereka buat itu di-DPA-nya tidak bisa diganggu gugat karena sudah merupakan Peraturan Pemerintah (PP) atau ada Keppres atau setidaknya Peraturan Gubernur (Pergub) yang agak rendah sedikit, itu bisa dimaklumi.
"Tapi kalau seenaknya saja, jelas Ida merasa sangat miris sekali, apalagi anggaran yang kita bantu pada dinas peternakan itu untuk kepentingan masyarakat cukup besar," tukunya.
Ia sangat menyayangkan, anggaran yang dianggarkan sebesar Rp1 milyar lebih itu hanya dibuat untuk 6 kelompok saja. Padahal sudah jelas, bahwa kelompok yang kita berikan itu, misalnya untuk sapi, ya harus sapi saja dan tidak ada untuk membuat kandangnya karena mereka ingin agar masyarakat tidak manja dan kandang harus mereka yang sediakan.
"Kebetulan, di kelompok Ida sendiri di dapil Kabupaten Limapuluh Kota dan Payakumbuh itu, mereka memang cukup aktif dan sudah ada punya kandang, tapi tetap saja Dinas Peternakan Sumbar itu bersikeras, wajib ada kandang, wajib ada pakan. Ada apa dibalik semua itu dan dari mana aturannya?" tanyanya.
Menurutnya, kalau memang begitu aturannya, dia menyatakan akan setuju-setuju saja. namun karena ini tidak ada aturannya kenapa dibuat sendiri-sendiri saja, dia jadi mempertanyakannya.
"Itulah yang saya lihat. Kita tentu melihat dengan anggaran yang kita berikan melalui APBD Sumbar, harusnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena sebelumnya Ida hanya di kabupaten, mereka hanya dapat beberapa sapi, sekarang dapat dari Sumbar, tentu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di bidang peternakan," tandasnya.
Jadi, sekali lagi dia mengingkat semua OPD hendaknya dapat melihat visi dan misi kepala daerah dalam bekerja, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, karena mereka harus menyadari kalau mereka bekerja untuk rakyat dan bukan untuk kepentingan kelompok tertensu saja.
Karena dengan visi dan misi kepala daerah itulah kedepannya daerah ini seperti apa, gubernur harus tahu itu. Mereka dulukan memilih karena melihat visi dan misi itu yang disampaikan di forum atau saat kampanye.
"Jadi satu idelah OPD itu dengan kepala daerah. Kalau mereka tidak mengikuti seperti itu, tentu susah kita," katanya mengakhiri.
