×

Iklan

DITEGASKAN KEMENDAGRI
Ada Punishment Bagi Pemda yang Tak Akomodir Anggaran untuk KIP

29 Juli 2022 | 13:37:16 WIB Last Updated 2022-07-29T13:37:16+00:00
    Share
iklan
Ada Punishment Bagi Pemda yang Tak Akomodir Anggaran untuk KIP

´╗┐Jakarta, Khazminang.id-- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Pemda harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan keterbukaan informasi publik (KIP) dan Komisi Informasi (KI) provinsi, serta kabupaten/kota.

"Jangan tidak dianggarkan dan jangan beralasan tak ada aturan. Permendagri 27/2021 sudah bisa jadi acuan mengakomodir anggaran untuk KIP dan KI sesuai ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008," ujar Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan.

Hal itu ditegaskan Benni saat menjadi salah satu narasumber mewakili Mendagri Tito Karnavian, di National Assesment Forum yang digelar di Pullman Hotel, Jumat (29/7).

    Untuk itu, Benni berharap agar jajarannya di Pemda tidak beralasan lagi soal ketersediaan anggaran tentang keterbukaan informasi publik ini.

    "Ya. kalau kolega saya di daerah masih nggak akomodatif terkait anggaran KIP, bisa saja Kemendagri memberikan punishment terhadap itu," ujar Benni.

    Sebaliknya, kata Benni, bagi daerah yang memberikan ruang anggaran terhadap KIP dan KI, tentu Kemendagri juga bakal memberikan reward terhadap Pemda itu sendiri.

    "Bisa saja terkait evaluasi anggaran yang menjadi kewenangan Kemendagri, tidak ada alokasi buat KIP dan KI. APBD-nya belum kita evaluasi atau sebaliknya bagi daerah yang anggarkan diberi reward," ujar Benni. 

    Sementara, Komisioner KI Pusat, Gede Narayana sangat mengapresiasi atas punish dan reward yang diterapkan oleh Kemendagri.

    "Kita mendukung sekali reward dan punish pada daerah yang acuhkan anggaran untuk PPID maupun KI dalam mengelola dan mengawal keterbukaan informasi publik," ujar Gede Narayana.

    Di samping itu, Deputi VII Menkopolhukam mewakili Mahfud MD optimis Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

    "IKIP 2022 harus menajadi parameter bagi terselenggaranya tranparansi layanan informasi oleh badan publik," ujar Mahfud MD diwakili deputinya. (han)