×

Iklan

HASIL SURVEI INDIKATOR
Ada Apa Lagi dengan Sumatera Barat?

27 Agustus 2021 | 19:40:18 WIB Last Updated 2021-08-27T19:40:18+00:00
    Share
iklan
Ada Apa Lagi dengan Sumatera Barat?
Dr. H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M., Dt. Rajo Nan Sati.

Oleh: Dr. H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M, Dt. Rajo Nan Sati

Beberapa hari yang lalu, Lembaga Survei Indikator merilis hasil survei mereka tentang kepuasan masyarakat terhadap hasil kinerja Presiden Jokowi. Survey tersebut mengungkapkan bahwa 97,2 persen orang Sumatera Barat tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan hanya 2,8 persen yang merasa puas. Angka tersebut menunjukkan merosotnya dukungan orang Sumatera Barat dibanding hasil Pilpres tahun 2019 yang lalu. Di mana, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin masih mendapat dukungan suara sekitar 28 persen.

Dari hasil rilis yang disampaikan Burhanuddin Muhtadi, saya tidak menemukan angka berapa persen margin of error-nya, tapi biasanya tak lebih dari 3 persen. Hasil tersebut sungguh di luar dugaan saya dan sangat mencengangkan. Bagaimana mungkin seorang Presiden sedang berkuasa hanya mendapat indeks kepuasan di suatu provinsi demikian rendahnya? Bahkan terendah di antara semua provinsi di Indonesia. Sementara di Jawa, berbanding terbalik dengan Sumatera Barat, yaitu 96 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

    Saya lalu ingat dengan hasil penelitian Sosiolog (Alm) Bapak Dr. Mochtar Naim puluhan tahun lalu, yang mengungkapkan teorinya tentang Pola J dan M, yang seolah menggambarkan dua kutub yang berbeda (tidak menyebutkan berhadap-hadapan), antara suku bangsa Jawa dan suku bangsa Minang. Lalu saya mulai mencari-cari sebab, menelusuri berita-berita sebelumnya dari berbagai kalangan seperti MUI, Cadiak Pandai, beberapa grup WhatsApp rantau, kampuang dan lainnnya serta Facebook dan Twitter.

    Menurut saya, ini sangat menarik untuk digali dan diteliti lebih jauh oleh berbagai universitas, utamanya tentu yang ada di Sumatera Barat, seperti Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, IAIN Imam Bonjol, Universitas Bung Hatta, Universitas Muhammad Yamin, Universitas Ekasakti, Universitas Muhamad Natsir, dan universitas lainnya, yang dalam beberapa waktu belakangan ini agak sepi melakukan penelitian bidang sosial. Kalaupun ada, jarang kita mendengar "kokoknya" di tingkat nasional.

    Rasa puas memang sesuatu yang sangat subjektif, meskipun kadang bisa juga diawali dari hal-hal yang objektif dan terukur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI ), puas berarti merasa senang (lega, gembira, kenyang, dsb) karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. Sementara itu kepuasan menurut beberapa pendapat, diartikan sebagai perasaan senang individu karena harapan dan kenyataan sudah terpenuhi.

    Dengan demikian, makna dari kepuasan atau ketidakpuasan adalah interaksi antara harapan dan pengalaman setelah menerima pelayanan yang diberikan. Di Amerika, ketika di elu-elukan konsep Reinventing Goverment, yang digagas oleh Ted Gaebler dan David Osborne, ditetapkan bahwa salah satu orientasi pemerintah adalah kepuasan rakyatnya/satisfied, di samping beberapa orientasi lain seperti steer more than rowless, search market, delegate authority and responsibility, dan lainnya. 

    Saya berkesempatan melihat langsung praktiknya di beberapa negara bagian di Amerika, saat itu karena diundang dan difasilitasi oleh ICMA, sebuah lembaga sosial tempat berhimpunnya para pensiunan Pamong di sana. Di Indonesia, meskipun belum saya temukan secara tegas kata "kepuasan rakyat" sebagai orientasi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan rakyat, namun lembaga-lembaga survei galib mengangkat kata itu dalam meneliti seperti contoh yang dilakukan Lembaga Survei Indikator itu.

    Dengan pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan puas atau kepuasan yang disurvei oleh Indikator, muncul pertanyaan. Apa gerangan yang membuat demikian rendahnya indeks kepuasan masyarakat Sumatera Barat terhadap kinerja Presiden Jokowi? Meskipun saya sudah mencoba menemukan berbagai komentar tokoh dan masyarakat Sumatera Barat melalui Twitter, Facebook dan WhatsApp di banyak grup, tapi saya tak memiliki keberanian menyimpulkan faktor apa yang membuat demikian rendahnya indeks kepuasan tersebut. Karena untuk bisa dipertanggung jawabkan, tentunya memerlukan penelitian yang mendalam, tak cukup dengan menduga-duga atas tulisan dan tanggapan-tanggapan masyarakat yang berserak itu.

    Apalagi jika kita memahami karakteristik masyarakat Minang yang sangat demokratis dan egaliter. Ucapan pemimpin di Minangkabau bukanlah sepenuhnya mewakili pikiran dan perasaan masyarakat. Kepala sama berbulu, pendapat berlain lain. Masyarakat Minang bersikap sangat mandiri dan jauh dari sikap feodalistik. Namun hal itu tidak pula berarti bahwa masyarakat Minang tidak bisa bekerjasama dan tak bisa disatukan oleh pemimpin sepanjang dilibatkan, dihargai eksistensinya dan dimusyawarahkan (Bulek Aia di Pambuluah, Bulek Kato di Mufakat).

    Model perintah-perintah takkan laku di Ranah Minang. Mereka taat kepada pemimpin sepanjang seorang pemimpin itu benar, jujur, adil dan menghargai. Rajo Alim Rajo disambah, rajo lalim rajo disanggah. Tak bisa hanya dengan "memanggakkan" atau mengedapankan simbol simbol atau kekuasaan semata. Karena dalam pandangan mereka, pemimpin itu hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Artinya tak jauh di depan mereka dan tak tinggi betul dari mereka.

    Jadi, bila pemimpin itu salah atau khilaf, mereka masih bisa mengingatkan, karena dekat jaraknya. Mereka memandang dari sudut Agama, pemimpin itu tak lebih dari amanah yang diberikan kepada salah seorang di antara mereka seperti dinukilkan dalam Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat 26. Mereka tak menganggap jabatan dan kekayaan sebagai sesuatu yang sangat istimewa, tapi mereka taat, patuh dan segan dengan budi seorang pemimpin, bukan kasta atau kedudukan.

    Iduik dipagiliakan (hidup dipergilirkan). Ado katiko awak dan ado katiko urang itu (ada masanya kita berkuasa dan ada masanya orang lain). Begitu pemahamannya. Dalam buku Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920 sd 1942, yang disunting oleh seorang Warga Negara Belanda bernama S.L. Van der Wal atas sejumlah tulisan para Pamong-pamong Muda Belanda yang ditugaskan di Indonesia, digambarkan bagaimana masyarakat mengambil keputusan di tingkat nagari melalui musyawarah yang intens dengan mengangkat kasus di Nagari Saniang Baka zaman Belanda.

    Sebagai seorang mantan Pamong yang bergelut di dunia pemerintahan sekitar 35 tahun lebih, saya masih ingat bahwa dulu kepada setiap camat, diwajibkan membuat monografi daerah, agar camat tersebut paham betul karakter, adat dan sosiologi masyarakat di setiap nagari dalam wilayah kecamatannya, agar mereka sukses sebagai pemimpin. Karana nagari oleh pemerintahan Belanda diibaratkan seperti sebuah Republik-republik kecil.

    Adat salingka nagari, pusako salingka kaum, lain lubuk, lain ikannya. Dalam skala yang lebih luas dalam kacamata nasional, Sumatera Barat/Minangkabau, tentu dipahami dalam gambaran yang bersifat umum dan berlaku untuk masyarakat Minangkabau, yang disebut sebagai Adat Sabatang Panjang, yang bersifat umum atau general. Tapi belakangan, orientasi kepamongan dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan makin bergeser ke arah pembangunan. Ukuran sukses tak lagi dilihat dari keberhasilan menata pemerintahan dan kemasyarakatan, menciptakan rasa damai, tenang dan tentram dan sejahtera ada di dalamnya, tapi lebih kepada fisik lahiriah, kepada yang tampak wah atau megah. 

    Kepala Daerah kadang dikatakan hebat kalau sudah banyak membangun trotoar, taman-taman, tugu-tugu, dan hal-hal yang tampak berubah di mata, meskipun tak berubah di hati. Kadang terabaikan rasa keadilan, rasa tentram, bahagia/happines index, seayun selangkah, kebersamaan, kebersatuan, senasib sepenanggungan, pemerataan, perlindungan dan pelayanan, yang merupakan tugas utama dalam menata (tata pemerintahan) dan kemasyarakatan seorang pemimpin pemerintahan pada semua level, bukan menganggap pembangunan fisik berada di luar pemerintahan. Karena pembangunan itu adalah bagian dari tugas pemerintah itu sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera lahir batin atau belakangan dikenal dengan istilah welfare state.

    Cara-cara pemerintahan Belanda yang memahami tradisi, budaya, sosilogi dan psikologi suku bangsa di Indonesia seperti itulah yang menurut saya membuat efektif dan mampu memimpin dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut saya jumpai dalam buku L.S. Van der Wal itu. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat Sumatera Barat terhadap kinerja Presiden Jokowi, menurut hemat saya secara politik, takkan banyak pengaruhnya, karena populasi penduduk Sumatera Barat tak lebih dari 3 persen penduduk Indonesia. Sementara Presiden Jokowi mendapat indeks kepuasan rata-rata nasional masih di atas 59 persen, dan sumbangkan terbesar diberikan Jawa.

    Tahun 1957 lalu, masyarakat Sumatera Barat pernah juga merasa tak puas dengan beberapa kebijakan Presiden Soekarno, yang pada gilirannya melahirkan PRRI yang didukung beberapa daerah di Indonesia. Tapi ketidakpuasan itu beda dengan sekarang, dan walaupun ada juga samanya dengan ketidakpuasan tahun 1957 itu, melahir ultimatum kepada Pemerintah Pusat dan seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk 8 butir tuntutan pernyataan Dewan Perjuangan yang dipimpin Kolonel Ahmad Husein. Hal ini dapat dijumpai dalam buku Perlawanan Seorang Pejuang, Biografi Ahmad Husein halaman 259 sd 260 dan buku Biografi Kolonel Mauludin Simbolon, Sinar Harapan, halaman 258 sd 264, 1996.

    Berbeda dengan tahun 1957, saat ini suasana di Sumatera Barat biasa-biasa saja. Tak ada badai, bahkan riak pun tidak, semua berjalan baik, masyarakat taat dengan pemerintah, semua program-program pemerintah berjalan baik, Sami'na wa Atha'na. Menjadi pegangan masyarakat kalaupun ada persamaan antara tahun 1957 dengan hasil Survei Indikator, saya rasa adalah bahwa masyarakat Sumatera Barat tak pernah menuntut Bung Karno mundur dan Pak Jokowi mundur. Kalau ada rasa tak puas, mungkin yang tak puasnya saja yang perlu diketahui dan kalau boleh tentu dibuat puas, dan kalau tidak, juga tak apa.

    NKRI adalah lebih penting, bahkan saya sewaktu menjadi gubernur pernah mengatakan bahwa "Bila takdir Allah NKRI harus bubar, maka Sumatera Barat adalah Provinsi terakhir yang ada di dalamnya". Saya kira itu juga pandangan masyarakat Minang karena mereka telah menyumbang sejumlah putra-putrinya dalam memperjuangkan dan mendirikan Republik ini, seperti Tan Malaka, Moh Natsir, Moh Yamin, Haji Agus Salim, Sutan Sjahrir, Sutan Moh Rasjid, Rohana Kudus, Rahmah El Yunusiah dan banyak yang Iain. Bahkan Bung Hatta sebagai seorang Proklamator, seorang pejuang dan seorang Muslim yang tidak pernah cacat. Tapi itulah demokrasi, di situ pulalah gairahnya muncul dan menjadi hidup.

    Tersebab adanya perbedaan atau dalam bahasa negara disebut Kebhinekaan, masyarakat Sumatera Barat dibanding tahun 1957 terasa semakin matang berdemokrasi. Ketiakpuasan cukup disampaikan sebatas menyampaikan pandangan, pikiran, isi hati dan perasaan tanpa merusak. Bila kemudian secara politik atau kekuasaan ada yang merasa tak enak, saya kira wajar wajar saja. Basilang kayu dalam tungku, baitu api mangko iduik (bersilang kayu dalam tungku, di situ api makanya hidup). Tapi jangan sampai dibenci, apalagi dirugikan dengan bentuk ketidakadilan, misalnya.

    Tapi saya tak percaya itu akan terjadi, disebabkan kematangan perpolitikan nasional setelah 6 tahun merdeka. Bagi Pemerintah Pusat, Sumatera Barat tak banyak membantu dalam peraihan suara kekuasaan dalam skala nasional. Tapi betapapun, mungkin yang sedikit agak mengganggu bahwa wajah mulus kekuasaan Presiden Jokowi dengan indeks kepuasan di atas 59 persen lebih itu, tertempel jerawat kecil bermerek Sumatera Barat. Besok bisa hilang bila diusap dengan obat Anti-Acne. Saya kira hanya itu saja. Tak rumit, apalagi ruwet. ***