×

Iklan


AASB Gelar Aksi ke DPRD Sumbar Tuntut Cabut UU Cipta Kerja

10 Agustus 2022 | 12:09:02 WIB Last Updated 2022-08-10T12:09:02+00:00
    Share
iklan
AASB Gelar Aksi ke DPRD Sumbar Tuntut Cabut UU Cipta Kerja
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochlasin menerima tuntutan dari Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) Sumbat, Arsukman Edi

Padang, khazminang.id - Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menggelar aksi unjuk rasa serentak, termasuk ke DPRD Sumbar dengan membawa tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja, Rabu (10/8). 

Aksi Sejuta Buruh dimulai di kantor DPD KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Sumbar di Jalan Rasuna Said dan selanjutnya longmarch ke kantor DPRD Sumbar tempat aksi demo.
Sesampainya di DPRD Sumbar, tanpa menunggu waktu lama para pengunjuk rasa langsung diterima Ketua DPRD Sumbar Mochlasin.
Dalam aksi damai dengan membawa berbagai tulisan di atas karton itu, Koordinator AASB di Sumatera Barat, Arsukman Edi dalam orasinya mengatakan, alasan mereka melakukan aksi karena muatan Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja mengabaikan azas keterbukaan. 
Karena dinilai tidak berpihak pada buruh, katanya, maka atas hal itu kaum buruh merasa ketidakadilan dan kehilangan perlindungan dari negara dalam masa bekerja.
"Karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing), dan ancaman PHK yang setiap saat menghantui serta aturan yang menurunjan standar kesejahteraan," ujar Arsukman Edi yang juga Ketua DPD KSPSI Sumatera Barat itu. 
Para pengunjuk rasa juga meneriakkan yel-yel, Omnibus Law inkonstitusional, Omnibus Law menindas pekerja, Omnibus Law tidak amanah, Omnibus law tidak berkeadilan.
"Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial," sambung Arsukman Edi. 
Menjawab apa yang disampaikan para buruh itu, Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochlasin mengatakan, akan melanjutkan tuntutan tersebut pada pimpinan untuk dibicarakan dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Kita terima semua tuntutan ini, selanjutnya akan saya sampaikan pada pimpinan untuk diteruskan pada pemerintah pusat termasuk DPR-RI," ucap Mochlasin ketika menerima aksi.
Mochlasin juga menegaskan, kewenangan dalam membatalkan undang-undang ada pada pemerintah pusat, sedangkan DPRD Sumbar hanya bisa melanjutkan dan memberi rekomendasi pengiriman tuntutan masyarakat. (*)