×

Iklan

DIPUTUS SEBAGAI PESERTA BPJS KESEHATAN
24.000 Warga Sumbar Pemegang KIS APBN Tidak Bisa Berobat Gratis

14 September 2023 | 22:18:20 WIB Last Updated 2023-09-14T22:18:20+00:00
    Share
iklan
24.000 Warga Sumbar Pemegang KIS APBN Tidak Bisa Berobat Gratis
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Yessy Rahimi

Padang, Khazanah – Sebanyak 24.000 warga di Sumbar yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai dari APBN atau kategori peserta penerima iuran (PBI), tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis seperti biasanya. Pasalnya, kepesertaan mereka dinontaktifkan atau diputus oleh pemerintah pusat terhitung bulan September 2023.

Penyebabnya beragam. Di antaranya, warga yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial ini, datanya tidak valid, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, atau data kependudukannya berubah seperti pekerjaan yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) tidak masuk dalam kategori PBI atau termasuk kategori warga mampu.

“Untuk bulan September ini, sedikitnya 24.000 warga di Sumbar pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai APBN, dinonaktifkan oleh pusat,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Yessy Rahimi kepada wartawan, kemarin.

    Untuk itu, pihaknya meminta warga pemegang KIS, yang terdata sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN ini hendaknya rajin mengecek KIS yang mereka miliki, sehingga dapat segera diketahui jika kartunya tiba-tiba saja tidak aktif.

    “Untuk mengeceknya, bisa melalui layanan online menggunakan Whatsapp di smartphone dengan nomor 08118750400, namanya Chat Assistant JKN (CHIKA),” terang Yessy yang didampingi Kepala SDM, Umum dan Komunikasi, Anton, tim Bagian Komunikasi Reza dan Havis dan lainnya.

    Jika ingin kartu KIS itu diaktifkan kembali dan masa tidak aktif kepesertaannya belum sampai 6 bulan, maka peserta tersebut harus segera melapor ke Dinas Sosial setempat dan mengajukan perbaikan data kependudukannya.

    Sementara itu, warga tak mampu yang tidak masuk dalam DTKS Kementerian Sosial, lanjutnya, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing untuk mendaftarkannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Di Sumbar, 19 kabupaten/kota setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk warganya yang tidak terdaftar sebagai pemegang KIS ini.

    Pada bagian lain, Yessy menjelaskan tentang cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sumbar yang sudah mencapai 91 persen. Namun angka ini masih berada di bawah nasional yang sudah mencakup 94,64 pesen. Sedangkan untuk Kota Padang, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah 98,5 pesen dan 11 kabupaten/kota lainnya sudah berada di atas 95 persen.

    “Selanjutnya, sebanyak 34.000 warga setiap harinya memanfaatkan layanan kesehatan sebagai peserta BPJS Kesehatan di Sumbar,” katanya. (devi)